balitribune.co.id | Singaraja - Menyikapi memanasnya tensi politik di Jakarta terkait isu menurunkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengajak semua elemen masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan kebersamaan sesama anak bangsa.
Hal itu disampaikan Ketua DPD NasDem Buleleng Made Jayadi Asmara di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem Rabu (11/11/2026). Jayadi mengaku optimis situasi panas di Jakarta tidak akan berpengaruh signifikan di "Bumi Panji Sakti" dan akan senantiasa aman dan kondusif berkat sinergi TNI-Polri serta kedewasaan warga.
"Masyarakat Buleleng memang egaliter dan heterogen, namun masyarakat Buleleng adalah masyarakat yang taat hukum. Setiap langkah yang diambil selalu berlandaskan koridor hukum, sehingga kami yakin situasi daerah akan tetap tertib dan aman," tegasnya.
Menanggapi dinamika serta perubahan konstelasi politik nasional, Jayadi menegaskan seluruh kader NasDem di Kabupaten Buleleng tetap solid dan tegak lurus terhadap arah kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Terkait berbagai isu strategis nasional, pihaknya meyakini keputusan yang diambil pimpinan pusat telah melalui pertimbangan yang holistik, komprehensif, serta berlandaskan koridor hukum final dan mengikat.
Mengutip pesan kepemimpinan yang dipetik dari pidato Surya Paloh, Jayadi mengibaratkan loyalitas kader seperti halnya penumpang dalam sebuah penerbangan pesawat. Ketika berada di udara, penumpang tidak pernah menanyakan mengapa pilot belok ke kanan, belok ke kiri, terbang lebih tinggi, atau mengurangi kecepatan. Penumpang percaya bahwa pilot memiliki pengetahuan, pengalaman, dan tanggung jawab untuk mengantarkan sampai ke tujuan.
"Demikian pula kami memandang kepemimpinan Surya Paloh. Ke mana pun ia melangkah, kami kader di akar rumput akan setia dan percaya penuh mengikuti arah langkahnya," imbuh Jayadi.
Tidak ada lagi peluang
Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan sudah tidak ada lagi peluang bagi Wapres Gibran Rakabuming untuk menempuh proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait status surat keterangan ijazahnya yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda di Jakarta, Rabu (11/11).
Syahganda menyebut klaim yang disampaikan Gibran diminta berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal ijazahnya oleh Presiden, bertentangan dengan pernyataan Yusril yang menyebut tidak ada lagi peluang menempuh jalur PTUN. Menurut Syahganda, pernyataan Yusril itulah yang dianggap sebagai kebenaran.
Syahganda menuturkan, dia berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril soal persoalan tersebut sebelum Yusril masuk ke ruangan Presiden di Istana pada Selasa (10/11).
Dia juga menilai Presiden tidak mungkin mendorong Wapres menempuh langkah itu, karena Presiden sedang menelusuri pihak yang memakai hasil penyadapan terhadap dirinya. Pekan lalu, kata Syahganda, dia dipanggil Presiden selama dua jam untuk membahas situasi setelah penyadapan itu.
"Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman," ucapnya.
Sebelumnya, usai bertemu Presiden pada Selasa (10/11), Gibran mengklaim salah satu saran Presiden adalah agar dia tetap fight di PTUN. Caranya dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S-1 dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Yusril sebelumnya menegaskan putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. MA mengabulkan kasasi gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Dalam putusan terpisah, MK disebut tidak menemukan bukti ijazah sekolah Gibran di luar negeri yang dipakai untuk mengurus penyetaraan setingkat SMA.
