balitribune.co.id | Singaraja - Dugaan terjadi pencaplokan tanah negara di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng oleh sejumlah orang berbuntut pelaporan di Polres Buleleng. Tanah yang diduga menjadi bancakan tersebut terletak di Bukit Ser di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran. Tak tanggung-tanggung, belasan hektar lahan negara berpindah kepemilikan atas nama perorangan. Ironisnya, nama-nama pemilik atas masing-masing lahan itu justru dikuasai pihak lain dan bahkan bukan atas nama warga setempat.
Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi mengaku telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut pascamenerima laporan dari warga. Ia juga mengaku tengah mendalami laporan itu dengan mengumpulkan data dan keterangan para pihak yang dianggap mengetahui alur dugaan pencaplokan tanah negara itu.
“Kami sudah membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami kasus tersebut. Timsus khusus bekerja untuk mengumpulkan data kasus itu termasuk meminta keterangan,” ujar Kapolres Buleleng AKBP Widwan Sutadi Selasa (3/12).
Keterangan yang dihimpun bisa dari semua sumber termasuk dari warga sekitar Desa Pemuteran. Setelah cukup pengumpulan data baru akan dilakukan tindak lanjut dari laporan warga yang diadvokasi oleh I Gede Budiasa dari Garda Tipikor Indonesia (GTI).
“Sudah, kita sudah lakukan pendalaman terhadap laporan yang dilakukan oleh salah seorang warga tersebut. Yang jelas kasus itu terus jalan sambil melihat perkembangan,” jelas Kapolres Widwan Sutadi.
Sementara Gede Budiasa mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan kasus tersebut termasuk laporan di Polres Buleleng. Ia berharap kasus dugaan mafia tanah itu dibuka secara gamblang agar masyarakat mengetahui siapa yang bermain dibalik kasus tersebut.
“Hari ini (Selasa,red) kami dari Polres Buleleng, untuk meminta penjelasan atas perkembangan laporan kasus dugaan pencaplokan tanah negara yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pihak,” kata Budiasa.
Selaku pendamping yang diberi kuasa untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah itu, Budiasa mengatakan, pelapor atas nama Kadek Muliawan, melaporkan penjualan tanah negara seluas 50.000 meter persegi di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran. Dalam laporan itu disebutkan, tanah negara diperjualbelikan secara ilegal oleh sindikat mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mantan pejabat Kabupaten Buleleng serta pihak-pihak lainnya.
“Secara rinci, peristiwa dan kronologisnya sudah disertakan dalam laporan. Termasuk nama-nama yang diduga pemegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus peralihan hak atas lahan negara tersebut,” tandasnya.
Untuk diketahui, kasus tersebut mencuat berawal dari debat kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buleleng yang digelar oleh KPU Buleleng pada Rabu (20/11/2024) silam. Saat itu paslon Nomor Urut 1 Nyoman Sugawa Korry-Gede Suaradana membuka informasi adanya dugaan pencaplokan tanah negara oleh sejumlah oknum yang berlokasi di Desa Pemuteran. Sugawa Korry-Suardana yang kala itu dijagokan oleh gabungan partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. Sekaligus membuka siapa saja oknum yang terlibat dalam dugaan pencapolkan tanah negara tersebut.
Gayung bersambut, dan GTI menangkap bola liar tersebut dengan melakukan investigasi dan berujung pelaporan kasus tersebut di Polres Buleleng bahkan hingga ke Kejaksaan Agung RI.
