Oleh: Otjih Sewandarijatun
Pilkada 2017 di Aceh akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru termasuk bupati dan walikota yang baru. Menarik untuk diperhatikan adalah persaingan memperebutkan “Serambi Mekah 1” atau pemilihan gubernur. Setidaknya, ada beberapa nama calon digadang-gadang akan maju, antara lain Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, Irwandi Yusuf, Tarmizi A Karim, Abdullah Puteh, Ahmad Farhan Hamid dll, dan disebut-sebut bahwa Zaini Abdullah karena gagal dicalonkan sebagai calon tunggal cagub dengan tunggangan Partai Aceh, akhirnya mantan Menkes GAM dan Gubernur Aceh saat ini tersebut mengundurkan diri sebagai Tuha Peut di kepengurusan Partai Aceh.
Dari beberapa nama, disebut-sebut yang paling berpeluang adalah Muzakir Manaf yang juga Wagub Aceh saat ini dan Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh periode 2007-2012. Bahkan, isu berkembang, banyak hasil survei internal Parnas dan Parlok di Aceh menyebutkan Irwandi memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi, tapi karena “sifat avonturir” yang dimiliki beberapa parpol, maka mereka banyak mendukung Muzakir Manaf.
Namun yang pasti, Pilkada Aceh masih memiliki gambaran remang-remang tentang siapa yang akan memenangkannya. Bisa jadi, Muzakir Manaf menang, namun karena selama 2012-2016 saat ini banyak kalangan di Aceh menilai Zaini Abdullah-Muzakir Manaf tidak mampu memberikan “nilai tambah” bagi kemajuan Aceh baik secara fisik maupun non-fisik.
Kelompok pendukung Muzakir yang juga Ketua Umum Partai Aceh tersebut mungkin berpendapat “kekurang berhasilan” pembangunan Aceh saat ini kurang benar jika “disalahkan” ke Mualem, karena posisinya hanya sebagai Wagub. Tapi, permasalahannya, selama menjadi Wagub, mungkin kebanyakan masyarakat Aceh apalagi masyarakat di luar Aceh yang belum mengetahui bagaimana hasil sepak terjang Mualem selama menjadi Wagub, apakah Zaini Abdullah atau Mualem pernah membuat kebijakan publik sebaik kebijakan yang dikeluarkan misalnya oleh Ahok di Jakarta, Ridwan Kamil di Bandung atau Tri Rismaharini di Surabaya?
Kendala yang dihadapi banyak Cagub Aceh dalam mengikuti Pilkada 2017 adalah “cash flow endurance” atau kekuatan aliran keuangan. Oleh karena itu, KPK dan PPATK sebaiknya mengikuti benar masalah ini, karena tidak menutup kemungkinan adanya aliran dana asing kepada salah satu cagub dengan imbalan tertentu. Banyak pihak asing diperkirakan akan memantau dan “terlibat” langsung atau tidak langsung dalam Pilkada Aceh 2017 dikaitkan dengan sejarah yang dialami Aceh selama ini.
Sementara itu, cagub lainnya yang dianggap sebagai “kuda hitam” adalah Tarmizi A Karim. Banyak kalangan mengira bahwa Irjen Kemendagri ini adalah cagub yang didukung oleh Pusat, walaupun penulis belum percaya dugaan ini karena sejauh ini belum ada pernyataan secara terang-terangan atau samar-samar dari Pusat “mendukung” Tarmizi, bahkan sikap Parnas di Jakarta apakah mendukung Tarmizi A Karim atau tidak juga kurang jelas sampai saat ini.
Kemungkinan, “dugaan” Pusat mendukung Tarmizi A Karim disebabkan karena yang bersangkutan selain pernah menjadi Bupati Aceh Utara, juga merupakan “putra daerah” serta pejabat birokrasi di Pusat, termasuk mungkin Tarmizi A Karim dianggap lebih mudah diajak kerjasama dengan Pusat dalam segala hal untuk memastikan bahwa Aceh tetap dalam NKRI tidak hanya pasca Pilkada 2017, namun selamanya.
Peluang Tarmizi?
Sebagaimana cagub-cagub lain, Tarmizi A Karim juga sedang sibuk melakukan safari politik dan menggalang serta menyakinkan rakyat Aceh agar mendukungnya menjadi Gubernur Aceh akan datang. Selama seminggu kemarin, Tarmizi A Karim didampingi istri dan Timsesnya mengadakan buka puasa bersama dan silaturahmi di Desa Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, yang diadakan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Pesisir (KMAP) bekerjasama dengan Timses Tarmizi A Karim wilayah Aceh Tengah.
Tarmizi A Karim mengatakan, kelemahan pemerintahan khususnya di Aceh, setelah dievaluasi ada tiga aspek, yaitu perencanaan yang tidak fokus, banyaknya permasalahan masyarakat yang tidak selesai dan ketidak keseimbangan antara pemerintah daerah atau kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.
“Konsep saya kedepannya yaitu penyangga untuk ekonomi bagi petani khususnya di Aceh Tengah terutama kopi, buah-buahan, tebu, dsb. Kita lihat sekarang ini, hasil perkebunan, khususnya kopi banyak diambil oleh, sedangkan lahan perkebunan jumlahnya cukup besar. Padahal di dunia ini cuma 2 (dua) negara yang memiliki lahan kopi terbesar yaitu Brazil dan di dataran tinggi Gayo ini. Maka, sebenarnya harga kopi kita ini dijual dengan harga mahal,” urainya.
Sebelumnya, di Gedung Olahraga dan Seni Aceh Tengah, Takengon, berlangsung silaturahmi bakal calon Gubernur Aceh, Ir. Tarmizi A. Karim, Msc beserta istri dengan masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan tema "Harapan Baru Aceh Bersatu, Aceh Maju" yang dihadiri sekitar 300 orang.
Dalam negara demokrasi, pendapat umum merupakan indikator yang menentukan keberhasilan pengelolaan negara atau pemerintah. Pendapat umum dapat berfungsi mendukung atau menolak suatu kebijakan atau tindakan politik atau pemerintahan. Pendapat umum dikelola oleh berbagai infrastruktur politik seperti pressure group, interest group, civil society, parpol dan pers. Dalam kenyataan, pers merupakan pengelola pendapat umum yang paling berpengaruh dan paling efektif. Dalam mengelola pendapat umum, pers menjalankan fungsi membentuk, mengarahkan dan mendorong suatu pendapat umum. Pers yang dapat menjadi instrumen penekan yang sangat efektif membentuk, mengarahkan atau mendorong suatu pendapat umum. Yang dilakukan Tarmizi A Karim adalah upaya mengajak pendapat umum di Aceh mendukungnya dalam Pilkada 2017.
Memang peluang Tarmizi A Karim belum besar, namun dengan berkolaborasi dengan komunitas pers, peluangnya mungkin akan membesar karena apa ? media massa sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Media massa apabila tepat digunakan akan membantu perkembangan demokrasi bukan hanya pada tataran pembentukan ide-ide dan gagasan politik atau ideologi, melainkan juga pembentukan identitas politik. Penggunaan media tidak hanya berpengaruh linier terhadap publik, tapi juga dialektika reversal dalam membentuk identitas subyek politik.***
Penulis adalah alumni Universitas Udayana, Bali. Mantan Direktur Komunikasi Massa di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi, Jakarta.
