balitribune.co.id | Di Bali, cari tempat gadai itu gampang. Tinggal jalan sedikit di pinggir jalan kota, pasti ada papan bertuliskan “Terima Gadai HP”, “Gadai Motor Cepat Cair”, atau “Pinjam Uang Tanpa Ribet”. Prosesnya cepat, syaratnya ringan, dan yang paling menggoda, uang bisa langsung cair hari itu juga.
Masalahnya, tidak semua tempat gadai itu benar-benar aman. Sebagian ternyata ilegal. Alias, tidak punya izin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tapi di plang papan nama mereka terpampang tulisan "Diawasi Otoritas Jasa Keuangan" tanpa mencantumkan nomer registrasi resmi OJK. Dan di sinilah cerita sedih biasanya dimulai.
OJK Bali baru-baru ini menemukan 19 pergadaian ilegal yang beroperasi di Bali, bahkan bisa lebih jumlahnya. Sementara yang legal baru enam. Artinya, kemungkinan masyarakat bertemu gadai ilegal lebih besar daripada yang resmi. Ibarat cari warung kopi, yang ilegal malah lebih banyak daripada yang punya izin. Dan seperti biasa, yang ilegal seringkali lebih menggoda.
Banyak orang yang datang ke tempat gadai bukan karena ingin, tapi karena terpaksa, pastinya kebutuhan. Uang sekolah anak, biaya rumah sakit, cicilan motor, atau sekadar menutup kebutuhan harian yang makin mencekik.
Dalam kondisi seperti itu, orang biasanya tidak terlalu peduli soal izin usaha. Yang penting uang cair dulu, urusan lain belakangan. Ini logika yang sangat manusiawi. Tapi juga sangat rentan. Karena gadai ilegal bekerja dengan prinsip sederhana - cepat saat memberi, ribet saat menagih. Iming-iming proses cepat dan mudah juga jadi jebakan nasabah.
Bayangkan Ketika bunga bisa naik tiba-tiba. Barang jaminan bisa hilang tanpa kejelasan. Bahkan, tidak ada jalur komplain kalau terjadi masalah. Mau lapor ke mana? Usahanya saja tidak terdaftar.
Ibarat beli gorengan di pinggir jalan, kalau rasanya aneh kita masih bisa komplain ke penjualnya. Tapi kalau gadai ilegal bermasalah, komplainnya bisa berujung ke tembok.
Lantas pertanyaannya, kenapa Gadai Ilegal Bisa Tumbuh? Jawabannya sederhana, kebutuhan masyarakat tinggi, sementara akses keuangan formal tak selalu mudah.
Bank punya prosedur. Pegadaian resmi punya aturan. Semua butuh dokumen, analisis, dan waktu. Sedangkan kebutuhan masyarakat sering datang tanpa permisi. Di sinilah gadai ilegal masuk, ada ceruq pasar didalamnya.
Mereka menawarkan solusi cepat di tengah sistem yang kadang terasa lambat. Tanpa banyak syarat, tanpa ribet, tanpa pertanyaan. Masalahnya, tanpa pengawasan juga.
OJK bahkan mengingatkan bahwa gadai ilegal bisa menjadi pintu masuk pencucian uang atau penadahan barang ilegal. Ini bukan sekadar soal pinjam uang, tapi juga soal keamanan sistem keuangan.
Bayangkan kalau barang hasil kejahatan digadaikan tanpa pengawasan. Atau uang ilegal berputar melalui usaha gadai ilegal. Dampaknya bukan hanya ke satu orang, tapi ke sistem ekonomi secara keseluruhan. Sebenarnya, OJK tidak langsung memukul semua gadai ilegal dengan palu hukum. Mereka diberi kesempatan, dibukakan pintu.
Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pelaku usaha gadai diberi waktu hingga 12 Januari 2026 untuk mengurus izin. Bahkan aturannya dipermudah - perizinan disederhanakan, modal bisa bertahap, ekuitas dilonggarkan, dan tenaga penaksir diatur lebih fleksibel. Bahasa sederhananya, pemerintah sudah membuka pintu, tinggal masuk saja. Tapi tetap saja, ada yang tidak mau. Alasannya klasik, tidak mau diawasi, merasa aturan berat, atau sudah nyaman di zona abu-abu. Padahal, usaha keuangan tanpa pengawasan itu seperti naik motor tanpa rem. Mungkin bisa jalan, tapi risikonya jelas lebih besar.
OJK minta masyarakat lebih cermat. Masalah gadai ilegal ini bukan hanya soal pemerintah atau OJK. Ini juga soal kesadaran masyarakat. Kita sering tergoda dengan yang cepat dan mudah. Padahal dalam dunia keuangan, yang terlalu mudah biasanya menyimpan jebakan. Prinsipnya sederhana, kalau terlalu cepat cair tanpa prosedur, kemungkinan risikonya juga cepat datang.
Masyarakat perlu mulai bertanya sebelum menggadaikan barang, apakah usaha ini berizin OJK? Apakah ada perjanjian tertulis? Apakah bunga dan biaya jelas? Apakah ada jaminan keamanan barang? Kalau jawabannya tidak jelas, sebaiknya mundur pelan-pelan. Lebih baik sedikit ribet di awal daripada ribut di akhir.
Gadai sebenarnya bukan hal buruk. Dalam sistem ekonomi, gadai adalah salah satu solusi keuangan yang membantu masyarakat. Tapi yang berbahaya adalah gadai ilegal. Karena di balik kemudahan dan kecepatan, ada risiko besar yang bisa menggerus kepercayaan, merugikan masyarakat, dan merusak sistem keuangan.
OJK sudah memperingatkan, sudah memberi kesempatan, dan sudah membuka jalan legalitas. Tinggal sekarang, apakah pelaku usaha mau patuh, dan apakah masyarakat mau lebih cermat. Sebab pada akhirnya, gadai itu boleh saja. Yang tidak boleh adalah menggadaikan akal sehat. Dan yang lebih berbahaya lagi, menggadaikan masa depan hanya demi uang yang cair hari ini. *(Wartawan Bali Tribune)
