balitribune.co.id | Tahun 2019 yang akan segera berakhir ini layak dijuluki sebagai salah satu tahun paling bising di Indonesia. Di tahun ini, kita menyaksikan bahwa media sosial tidak lagi berfungsi sebagai alat demokratisasi informasi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan bias dari demokrasi itu sendiri atau alat mendelegitimasi demokrasi. Di tahun ini penggunaan media sosial sebagai alat politik jauh lebih masif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Peran influencer media sosial atau lazim kita kenal buzzer menjadi semakin signifikan. Maka perjuangan sosial politik di era demokrasi praktis telah beralih ke jagat virtual. Demokrasi riuh seperti buih-buih yang membentuk gelembung tetapi isinya kosong melompong. Inilah yang disebut para kritikus “hidup dalam gelembung realitas” (living in bubble reality).
Harapan untuk membangunan demokrasi yang substansial sempat membumbung ketika media sosial atau internet secara umum mulai marak digunakan sebagai sarana menyampaikan kritik dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sayangnya, di tahun 2019 kita tidak menyaksikan peningkatan kemampuan pemerintah untuk merespon segenap kritik dan aspirasi itu melalui perbaikan yang nyata. Alih-alih, pemerintah justru disibukkan dengan kerja-kerja pecintraan (termasuk melalui media sosial). Pemerintah menghabiskan banyak energi untuk memenangkan pertarungan opini melalui media sosial dan dari hari ke hari kita menyaksikan semakin banyak buzzer yang rela membela setiap kebijakan pemerintah tanpa menghiraukan objektivitas.
Dalam usaha memenangkan pertarungan opini tersebut, penguasa tanpa rasa sungkan sedikitpun juga berjuang menarik sebanyak mungkin dukungan politik, termasuk dari rival politik. Maka para buzzer yang sebelumnya kita kenal kritis ke pemerintah dan selalu satu suara dengan oposisi, tiba-tiba menjadi pembela pemerintah yang militan.
Kendati dibungkus dengan dalih rekonsiliasi nasional, bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintah dapat disebut sebagai salah satu anekdot demokrasi paling fenomenal di Indonesia. Pada akhirnya masyarakat dapat belajar bahwa pertarungan di tingkat akar rumbut bukan representasi dari pertarungan di tingkat elit. Secara lebih sinis dapat dikatakan bahwa mata oligarki hanya tertuju pada kekuasaan, bukan pada aspirasi para pendukung mereka di lapisan bawah.
Di tingkat akar rumput, demokrasi riuh seperti buih-buih berlomba membentuk gelembung, tetapi di atasnya para elit asyik-masyuk membagi kue kekuasaan. Masyarakatpun mulai mempertanyakan mamfaat demokrasi. Di satu sisi kita menyaksikan pelaksanaan demokrasi yang riuh, meriah dan penuh hingar bingar, seakan-akan masyarakat benar-benar merayakannya. Di sisi lain kita mendengar suara-suara jenuh yang mempertanyakan mamfaat dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi kita hanyalah gelembung.
Tantangan Berat 2020
Terlepas dari pandangan sinis di atas, pantas juga dibanggakan segenap pencapaian kita sebagai bangsa sepanjang tahun 2019 yang terlalu panjang untuk diulas satu per satu. Dengan perasaan lega kita dapat melangkah ke fase baru dan meninggalkan tahun politik penuh tegangan, melangkah maju setelah melewati gesekan sosial di Papua, gelombang demonstrasi di beberapa kota dan berbagai ketegangan lain sepanjang tahun 2019. Semua ketegangan tersebut memberi kita pelajaran penting: bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang dapat merespon aspirasi masyarakat secara tepat.
Ketika masyarakat semakin terdidik, mereka akan semakin kritis pada pelaksanaan demokrasi. Maka dapat kita pahami mengapa suara-suara kritis terhadap demokrasi Indonesia dari hari ke hari meningkat tajam terutama melalui perangkat-perangkat digital. Tak ada jaminan suara-suara kritis tersebut akan berhenti di tahun mendatang, terutama jika pemerintah tidak serius meningkatkan kemampuan dalam merespon aspirasi publik. Bisa jadi demokrasi kita semakin bising di tengah tantangan berat yang diprediksi para ahli akan dihadapi semua negara di dunia di tahun 2020.Gelembung demokrasi dapat pecah dan kita hanya menuai keributannya tanpa memetik mamfaatnya.
Tantangan berat perekonomian dunia 2020 akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan lain. Untuk itu dibutuhkan pimpinan nasional yang benar-benar menjadi representasi kepentingan nasional dan tidak maju mundur untuk menyelamatkan citranya sendiri dengan berusaha menyenangkan semua pihak; pemimpin yang berani mengambil keputusan tak populer untuk memastikan pengisian jabatan penting menurut prinsip meritokrasi, bukan berdasarkan kalkulasi politik.
Demokrasi menjadi sistem yang efektif, hanya jika berada di tangan pemimpin yang berani mengambil keputusan dalam keadaan kritis dan berkata dengan penuh keyakinan: ini tanggung jawab saya. Seorang pemimpin demokrasi tidak perlu mengatakan segala sesuatu, tetapi yang dikatakannya haruslah dapat dipercaya dan dijadikan pegangan seluruh bangsa. Hanya pemimpin seperti itu yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem terbaik bagi negeri ini dan kita dapat berjalan keluar dari gelembung penuh hingar bingar menuju substansi dari demokrasi itu sendiri.
Selamat menyongsong tahun baru!
wartawan
Putu Suasta
Category
