balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu proyek percontohan nasional Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) berkomitmen sehingga menjadi role model pengelolaan SP4N-LAPOR di Indonesia.
“Selama satu setengah tahun Pemprov Bali menyelenggarakan komitmen tersebut, berbagai hal positif telah diperoleh, terutama dalam menyikapi laporan masyarakat terhadap permasalahan riil di lapangan,” ucap Wakil Gubernur Tjorda Oka Artha Ardhana Sukawati pada acara Penguatan Komitmen Pelaksanaan SP4N LAPOR secara virtual oleh Kemenpan-RB.
Lebih lanjut, Wagub Cok Ace mengatakan selama ini Pemprov Bali telah menanggapi berbagai aduan pelaporan masyarakat baik itu terkait hal teknis kewenangan pemerintah kabupanten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.
Namun terkait penanganan yang berkaitan dengan pemerintah pusat, Cok Ace berharap ke depannya dapat terintegrasi lebih baik sehingga quick respon dapat dilaksanakan.
Wagub juga mengapresiasi Kemenpan-RB RI yang telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Mitra Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) dan The Korea International Cooperation Agency (KOICA) dalam peningkatan SP4N-LAPOR, baik di tingkat nasional maupun daerah melalui program “KOICA-UNDP Partnership for Capacity Development for an Integrated National Complaint Handling System (SP4N-LAPOR) in Indonesia”.
Sebelumnya Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan Kementerian PANRB memperkuat kerja sama dengan dua organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik masyarakat.
Dua organisasi tersebut adalah KOICA dan UNDP. Enam instansi daerah mendapat bantuan pendampingan khusus yang menjadi katalis terwujudnya pengelolaan pengaduan ideal. Enam daerah yang dijadikan percontohan adalah Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Bali, Pemkab Badung, Pemkab Sleman, dan Pemkab Tangerang.
wartawan
Redaksi
Category
