BALI TRIBUNE - Program reformasi birokrasi menuntut penataan aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan serta harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Paradigma good governance menuntut kesamaan persepsi serta pemahaman yang komprehensif terhadap sinergitas peran pemerintah swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu pengelolaan pemerintahan yang efektif ditentukan oleh kemampuan para pejabat struktural dalam mengelola program dan kebijakan. Selain itu, pemimpin juga harus bisa membaca perubahan dengan baik agar tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada acara Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XII Tahun 2018 Tematik Pariwisata, di Aula Melati Kantor BPSDM Provinsi Bali , Denpasar, Rabu (16/5). "Saya berharap diklatpim tingkat dua ini akan mendorong pemahaman para top manager untuk mampu melakukan kajian kritis dan komprehensif terhadap masalah pembangunan melalui metode dan teknik analisis yang tepat dan efektif sehingga dapat memberikan solusi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bagi kepala daerah, "ujar Pastika menambahkan agar seluruh peserta diklat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya demi peningkatan kapabilitas dan kompetensi khususnya dalam menjalankan tugas jabatan struktural eselon II. Menurut Pastika, para peserta diklat adalah pejabat dan calon pejabat tingkat strategis yang di samping sebagai pemimpin adalah juga sebagai manajer. Sebagai manajer tingkat strategis para peserta harus mampu mengelola perubahan. Kemampuan mengelola perubahan, harus diikuti dengan kemampuan berinovasi, keberanian mengambil resiko dalam setiap keputusan, serta mampu memprediksi perubahan yang akan terjadi. “Kita harus bisa merespon cepat perubahan itu. Kita juga harus tau apa itu perubahan, apa saja yang berubah, kemana berubahnya, bagaimana kok bisa terjadi perubahan, untuk apa itu perubahan dan bagaimana posisi kita dalam perubahan ini,”ungkapnya. Ditambahkan Pastika, dinamika global bergerak cepat yang bercirikan 3S (speed, surprise, suddenshift). Nilai-nilai Global bersifat sangat kompleks yang bercirikan VUCA (volantility, uncertainty, complexity and ambiguity). Organisasi birokrasi harus responsif, karena hanya mereka yang responsif yang bisa survive. "Seorang pemimpin harus responsif sekaligus mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan tersebut. Pemimpin Bukan Manusia Biasa. Seorang pemimpin harus memiliki berbagai kelebihan daripada yang dipimpinnya. Mulai dari lebih pintar, lebih berani, lebih berwibawa, lebih kaya dan berbagai Kelebihan lainnya. Untuk itulah saudara-saudara dan seluruh PNS harus terus belajar dan belajar, "pungkas Pastika menambahkan agar para peserta diklat untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Lembara Administrasi Negara Republik Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Inovasi Adminiatrasi Negara Tri Widodo yang mengataka jika para peserta Diklat merupakan orang-orang pilihan yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini kearah yang lebih baik. Untuk itu, peserta Diklat diharapkan dapat mengikuti pendidikan degan sungguh-sungguh sehingga tidak hanya sekedar sebagai tuntutan pemenuhan persyaratan jabatan semata. Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ida Bagus Sedhawa dalam laporannya menyampaikan jika tujuan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II adalah untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II atau pejabat eselon III yang lulus seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang akan berperan dalam melaksanakan kebijakan strategik tugas dan fungsi kepemerintahan, berwawasan kompetensi sosiokultural dan sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kepariwisataan di Tanah Air yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ditambahkan Bagus Sedhawa, secara keseluruhan pelatihan kepemimpinan tingkat II angkatan XII nasional tahun 2018 ini diikuti oleh 60 orang peserta. Sementara untuk pelaksanaannya dimulai dari tanggal 16 Mei s/d 28 September 2018 atau berlangsung selama 95 hari kerja.
