Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harus Punya Anak Laki, Jadi Kendala Program KB

KB
EVALUASI - Tim Evaluasi Program KB Provinsi Bali saat melaksanakan evaluasi di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Sabtu (13/5)

BALI TRIBUNE - Secara umum pelaksanaan program KB di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan, namun meski demikian masih ada beberapa keluarga di Bali, termasuk di Kota Denpasar yang beranggapan harus memiliki anak laki, meskipun telah memiliki anak perempuan lebih dari tiga, hal ini menjadi salah satu kendala kesuksesan program KB di Denpasar.

Demikian disampaikan IA Made Sriasih yang merupakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Desa Kertalangu disela evaluasi program KB oleh Tim Provinsi Bali, Sabtu (13/5) di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur. Evaluasi IMP dan PLKB tingkat Provinsi Bali ini dihadiri Camat Denpasar Timur I Dewa Made Puspawan, Lurah Sumerta I Made Tirana, serta Ketua TP PKK Kecamatan Denpasar Timur Sri Utari Puspawan.

“Kami dari IMP rutin melaksanakan penyuluhan untuk menyukseskan program KB. Meski demikian masih ada keluarga memiliki anak lebih dari tiga, bahkan lima hanya untuk menpunyai anak laki,” ujar IA Made Sriasih, seraya menuturkan, pihaknya tidak bisa melarang hanya bisa menyarankan agar dapat mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera, serta berharap bagi pasangan usia subur agar membantu dalam menyukseskan program KB untuk kesejahteraan keluarga itu sendiri.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar sangat komitmen dalam menyuskseskan program KB. Untuk itu, target capaian dari pelaksanaan KB di Kota Denpasar melebih dari yang ditargetkan.

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Putu Lely Rahayu menambahkan, evaluasi IMP dan PLKB untuk mengetahui sejauh mana program KB yang telah dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Disampingi itu duta IMP dan PLKB yang dievaluasi merupakan duta-duta Kota Denpasar yang maju ke tingkat Provinsi Bali. “Kami berharap dengan adanya evaluasi semacam ini lebih meningkatkan capaian dari program KB di Kota Denpasar. Sekaligus sebagai motivasi untuk meningkatkan pelayanan KB,” ujarnya.

Camat Denpasar Timur Dewa Made Puspawan mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya menyukseskan setiap program yang direncanakan pemerintah pusat, termasuk program KB. Ia berharap dari duta Denpasar yang dievaluasi ini nantiya dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang telah dilakukan selama ini, hal ini tentunya untuk menyukseskan setiap program KB yang telah dilaksanakan.

Ketua Tim Penilai Provinsi Bali Nyoman Sumiarta menjelaskan, evaluasi IMP dan PLKB merupakan agende rutin yang dilaksanakan BKKBN Provinsi Bali, hal ini untuk mengetahui sejauh mana program KB yang telah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota di Bali. Disamping itu untuk memperingati Hari Keluarga yang jatuh setiap 22 Juni, sehingga menjadi momentum dalam pelaksanaan program KB.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.