Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hindari Kartel Tiongkok, Menpar Minta Berlakukan "White List"

Arief Yahya

BALI TRIBUNE - Terkait dengan keberadaan wisatawan Tiongkok yang dianggap momok dalam pariwisata Indonesia, Menteri Pariwisata Arief Yahya ditemui di Nusa Dua, Senin (12/11) lalu, menjelaskan  dirinya pernah bertemu dengan Menteri Pariwisata Tiongkok (goverment to government/g to g) dan sepakat membuat "white list". Dijelaskan white list merupakan catatan travel agen atau reseller resmi yang bisa beroperasi di kedua Negara, dan tiga tahun yang lalu disebutkan dua kali Menpar sudah bersepakat dengan Kementerian Pariwisata Tiongkok. "Jika di luar white list itu berarti itu ilegal, ataupun kalau ada di white list tapi melanggar, tentu akan ditindak," sebut Menpar sembari menyebutkan industri pariwisata Indonesia waktu itu diwakili ASITA. "Ini menurut saya yang paling efektif," imbuhnya. Dikatakan Menpar Arief Yahya, persoalan wisatawan Tiongkok tidak hanya terjadi di Indonesia, justru yang paling ramai di Thailand. Pasalnya, di sana ada yang namanya zero fee dollar, zero fee tour. Dua istilah ini kerap digunakan dan sebenarnya juga terjadi di seluruh dunia, salah satunya di Bali dan ini telah diatasi sekarang. Menurut Menpar, saat ini ada peluang yang bisa dikatakan dikuasai oleh "kartel" dimana satu industri yang end to end dikuasai oleh satu badan usaha atau seseorang. "Rata-rata wisatawan Tiongkok yang ke Bali kita tahu rata-rata 150 sampai 200 ribu per bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau hal itu terjadi," ungkapnya. Soal target kunjungan wisatawan ke Indonesia sejumlah 17 juta orang, Menpar Arief Yahya dengan berat hati menyampaikan target wisatawan tahun ini bisa dikatakan tidak tercapai dan hanya berada di angka 16,5 juta orang. "Mengapa bisa demikian, hal ini bisa saya katakan akibat bencana alam, gempa yang beruntun. Sebenarnya tidak enak mengatakan ini, tapi harus saya sampaikan," sebut Menpar. Akibatnya kerugian yang mesti ditanggung sektor ini rata-rata mencapai 100 ribu per bulan dan ini diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 6 bulan. "Lima bulan di tahun 2018 dan 1 bulan di tahun 2019. Dan tahun ini kita akan shorted sekitar 500 ribu, jadi dari target 17 juta, pastinya hanya akan mencapai 16,5 juta," tandasnya. Bahkan tahun lalu juga terjadi hal yang sama akibat erupsi Gunung Agung dan kerugian secara nasional mencapai 1 miliar dolar AS dalam kurun waktu 6 bulan.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Hadiri Rakor Percepatan Penanganan Sampah, Dorong Peran Aktif Sektor Horeka

baliutribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Sampah di Provinsi Bali yang digelar di Hotel The Meru, Sanur, Denpasar, Selasa (9/6/2026). Rakor ini difokuskan pada optimalisasi peran sektor perhotelan, restoran, dan kafe (Horeka) dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.