balitribune.co.id | Gianyar - Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, mengikuti penilaian Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026 oleh Tim Penilai Provinsi Bali di Kantor Desa Taro, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program perluasan Percontohan Desa Antikorupsi di Kabupaten Gianyar untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Bupati Gianyar dalam sambutan yang dibacakan Inspektur Kabupaten Gianyar, Ni Putu Darmiyanti, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diperkuat dengan pencegahan, perbaikan sistem, serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi. “Guna menanamkan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa, diperlukan kegiatan yang masif. Upaya ini tidak hanya menyasar aparatur desa, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, hingga kaum perempuan,” ujarnya.
Darmiyanti menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen mendorong pemerintahan yang berintegritas di seluruh tingkatan. Perluasan program Desa Antikorupsi diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan sekaligus mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa-desa lainnya. Ia juga mengingatkan agar penilaian tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau pemenuhan dokumen administrasi. “Jadikan penilaian ini sebagai cermin untuk berbenah, bukan sekadar seremoni dan pemenuhan dokumen. Predikat desa antikorupsi bukan tujuan akhir, melainkan komitmen berkelanjutan yang harus dibuktikan dalam keseharian kita melayani masyarakat,” tegasnya.
Wakil Koordinator Tim Penilai Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Bali, Ni Made Sri Astuti, yang juga Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, menjelaskan bahwa program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui lima komponen dan 18 indikator penilaian. Kelima komponen itu meliputi penguatan tata laksana dengan lima indikator, penguatan pengawasan dengan tiga indikator, penguatan kualitas pelayanan publik dengan lima indikator, penguatan partisipasi masyarakat dengan tiga indikator, serta penguatan kearifan lokal dengan dua indikator.
Sri Astuti berharap perangkat Desa Taro menunjukkan integritas dan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan desa yang antikorupsi dengan mengedepankan prinsip pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penilaian diawali dengan pemaparan pemenuhan indikator Desa Antikorupsi oleh Kepala Desa Taro, I Wayan Warka. Tahapan selanjutnya meliputi sesi tanya jawab untuk klarifikasi dan konfirmasi, verifikasi dokumen, peninjauan kantor desa dan BUMDes, serta kunjungan ke lokasi pekerjaan pembangunan di desa.
Pada akhir kegiatan, tim penilai Provinsi Bali memberikan sejumlah arahan dan masukan untuk ditindaklanjuti Pemerintah Desa Taro sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
