BALI TRIBUNE - Hoaks, jika tidak segera dihentikan, maka bisa memicu permusuhan dan bahkan perang antarsesama anak bangsa. Karena itu, perlu diantisipasi sedini mungkin, agar hoaks tidak membias. 

Demikian ditegaskan pakar cyber, M Sururi Arumbani, saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi media bertema “Peran Media dan Warganet Menangkal Politisasi SARA dan Informasi HOAKS Pada Pilkada Serentak 2018”, yang dimotori Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia, di Hotel Ibis Surabaya, Jawa Timur, pekan kemarin. 

“Hoaks kalau tidak diatasi segera dan secepat mungkin, dapat menyebabkan perang dan permusuhan antaranak bangsa,” ucapnya, dalam diskusi itu, sebagaimana rilis yang diterima Bali Tribune, di Denpasar, Minggu (1/4).

Ia pun mengajak untuk memperkuat kembali nilai – nilai budaya dan tradisi luhur, yang sudah dimiliki bangsa ini sejak lama. “Ini sangat penting, sehingga berita palsu atau hoaks, fitnah dan ujaran kebencian, bisa dicegah sedini mungkin,” tegas tokoh NU Jawa Timur ini. 

Pembicara lainnya pada kesempatan itu Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol F Barung Mangera, SIK, menegaskan, semua Polda memiliki pasukan cyber yang siap melindungi NKRI dari ancaman hoaks. Saat ini, diakuinya, banyak media non mainstream yang sering menggunakan isu-isu tertentu untuk kepentingan tertentu. 

“Ada dua kepentingan pelaku hoaks, yaitu alasan politik dan alasan finansial. Keduanya bisa saling bertemu,” ujar Mangera. 

Kampanye hitam di Jawa Timur, diakuinya, sudah terjadi. Para pelaku hal tersebut, akan dihukum sesuai ketentuan. Polda Jawa Timur, imbuhnya, sigap merespon pelaku hoaks dan melokalisir isu – isu tersebut agar tidak menjadi isu nasional yang akhirnya dapat merugikan persatuan bangsa. 

“Dengan bantuan semua komponen masyarakat Jawa Timur, khususnya warganet, hal tersebut dapat diredam dengan baik,” tuturnya.

Sementara Toto Hariyono, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur, menyampaikan, perkembangan media sosial dewasa ini telah menjadi alat kampanye masyarakat yang efektif. Media sosial juga menjadi primadona dalam kampanye. 

Diakuinya, ruang digital bagi masyarakat dimanfaatkan untuk berdebat mengenai visi dan misi pasangan calon. “Namun terdapat hal negatif yang harus kita antisipasi yaitu ketika media sosial menjadi alat untuk pemberitaan hoaks dan penyebaran berita ujaran kebencian,” tandas Toto. 

Bawaslu, diakuinya, saat ini hanya bisa mengawasi situs atau media sosial yang secara resmi didaftarkan oleh pasangan calon ke Bawaslu. 

“Apabila ditemukan postingan yang tidak benar atau negatif, maka akan bisa segera diblok melalui prosedur yang berlaku,” kata Toto, dalam acara yang diakhiri dengan pembacaan deklarasi Pilkada Jawa Timur yang aman dan berkualitas tanpa hoaks dan politisasi SARA, ini.