balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) yang sekarang sudah berusia 70 Tahun untuk solid bersama seluruh masyarakat Bali menjaga Adat Istiadat, Tradisi, Seni Budaya, dan Kearifan Lokal Bali guna mewujudkan pembangunan Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Wayan Koster dalam HUT ke-70 MGPSSR, Minggu (17/4) di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar yang dihadiri secara langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, Bupati/Walikota se-Bali, Anggota DPD RI Dapil Bali, Ketua PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Pusat MGPSSR, Prof. Wayan Wita, Ketua MGPSSR Provinsi Bali, Nyoman Giri Prasta, dan seluruh anggota MGPSSR.
Gubernur Wayan Koster menekankan pentingnya peranan MGPSSR untuk menjaga Bali dengan keseluruhan aspek alam, manusia dan budayanya. Mengingat tantangan Bali ke depan sangatlah besar, apalagi banyak yang berkepentingan dengan Bali, baik secara politik, ekomomi, sosial dan agama.
Untuk itulah, Gubernur Wayan Koster tegas mengajak krama Bali termasuk MGPSSR agar solid bersama menjaga dan merawat Bali dengan merawat Adat Istiadat, Tradisi, Seni Budaya, dan Kearifan Lokalnya yang merupakan warisan adi luhung para leluhur.
Orang nomor satu di Pemprov Bali ini menyatakan akan selalu berdiri di garda terdepan untuk menjaga alam, manusia dan budaya Bali. Begitu juga dengan berbagai program Pemerintah Pusat yang akan diselenggarakan di Bali, Saya selalu menyaring program-program tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan skema pembangunan Bali atau Awig - Awig yang mengatur tentang Adat Istiadat hingga Budaya Bali.
“Contohnya pembangunan Geothermal di Bedugul, Saya yang menentang paling keras karena sudah ada dalam Bhisama bahwa itu dilarang. Kita tidak ingin dikutuk oleh para leluhur Kita, jadi kedepan akan terus berupaya menyaring program-program Pemerintah Pusat, guna terwujudnya keharmonisan antara alam, manusia, dan budaya di Pulau Bali sesuai dengan nilai – nilai kearifan lokal Sad Kerthi yang meliputi: 1) Atma Kerthi yang bermakna Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa; 2) Segara Kerthi yang bermakna Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut; 3) Danu Kerthi yang bermakna Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air; 4) Wana Kerthi yang bermakna Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan; 5) Jana Kerthi yang bermakna Penyucian dan Pemuliaan Manusia; dan 6) Jagat Kerthi yang bermakna Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta.
Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungan terhadap pembangunan Pura Ratu Pasek Punduk Dawa di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2023, sehingga hal ini bisa dijadikan momentum untuk Pasemetonan Pasek agar terus bergerak maju ke depan secara solid membangun Bali secara bersama-sama.
Sambutan positif dari Pasemetonan MGPSSR diberikan kepada Gubernur Wayan Koster karena pembangunan Bali yang dilakukan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi sedang dilaksanakan di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster dengan menjalankan program : 1) Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih yang rencananya akan selesai pada akhir tahun 2022; 2) Shortcut Singaraja-Mengwitani yang rencananya selesai tahun 2023; 3) Pembangunan Pelabuhan Segi Tiga Emas Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung yang sepenuhnya dibiayai APBN Kementrian Perhubungan RI; 4) Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung; 5) Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Denpasar yang juga sedang digarap dan sekarang sedang proses tender; dan 6) Pembangunan Turyapda Tower multifungsi. “Di tengah-tengah kesulitan karena pandemi Covid-19, astungkara Kita masih bisa menjalankan berbagai program pembangunan yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya yang disambut tepuk tangan.
Sementara Ketua Umum Pusat MGPSSR, Prof. Wayan Wita mengatakan bahwa HUT Ke-70 MGPSSR yang mengambil tema ‘Bersinergi, Solid dan Tumbuh Dalam Pasemetonan’ diharapkan mampu meningkatkan Sradha Bhakti ke Bhatara Kawitan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
