Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Indonesia Tak Boleh Tertinggal

CAAS
PENGHARGAAN – Wagub Ketut Sudikerta menerima penghargaan usai mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai keynote speech Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAS UINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua, Jumat (8/9).

BALI TRIBUNE - Indonesia tidak boleh tertinggal oleh perubahan global yang begitu cepat. Jika perubahan global tidak diikuti, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa terbelakang dari negara-negara lain.

"Coba kita lihat, kita Indonesia baru beberapa tahun ada internet. Dunia bergerak begitu cepat. Perubahan-perubahan harus kita tahu dan ikuti," ucap Presiden ketika menjadi keynote speech Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAS UINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua, Jumat (8/9).Saat menjadi keynote speech, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta. Pada kesempatan itu  Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha.“Ini [perizinan] akan kita terus sederhanakan sehingga semua berjalan dengan cepat. Sekarang bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat,” ujarnya.Menurutnya indeks kemudahan berusaha di Indonesia terus meningkat dari peringkat 120 pada tahun 2014 menjadi 114 pada tahun 205 dan meningkat lagi menjadi 91 pada tahun 2016. Namun, Presiden menargetkan minimal bisa berada di peringkat 40 dunia.Presiden Joko Widodo juga mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan cara transaksi yang dulunya dilakukan secara tunai namun beralih ke non tunai. Menurut Presiden, cara pembayaran masyarakat Indonesia 89 persen masih dengan cara tunai atau cash. Sedangkan yang menggunakan nontunai dengan kartu kredit hanya 10 persen."Kalau ke Beijing, bayar sesuatu pakai smartphone. Sistem ini membangun sebuah sistem. Saya kira kalau perubahan ini tidak kita sadari akan sangat ditinggal kita oleh negara-negara lain," katanya.Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sebelum menjabat sebagai Presiden pernah menjadi pengusaha, walikota dan gubernur. Ketika menjadi pengusaha dia mengaku kerap berurusan dengan notaris terkait usahanya."Saya bisa tahu dan paham apa yang sudah dikerjakan oleh notaris. Bagaimana melayani dan pelayanan, yang penting apa yang dirasakan oleh klien-klien notaris," ujar Joko Widodo.Presiden juga mengeluhkan begitu panjangnya proses mengurus izin usaha di Tanah Air hingga berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ia kemudian mengungkapkan pengalamannya waktu investasi di Uni Emirat Arab, prosesnya online dan tidak ada 1 jam izin sudah selesai. “Itu 16 tahun yang lalu. Saya bisa mendirikan pabrik, kantor dan showroom enggak ada 1 jam. Itu makanya Uni Emirat Arab, bisa meloncat," sebutnya.Presiden juga membandingkan bahwa pada tahun 1960 transportasi di Emirat Arab menggunakan onta, namun sekarang hampir semua orang menggunakan mobil-mobil mewah. Hal itu kuncinya kecepatan pelayanan birokrasi.  Disebutkan, Indonesia sekarang ini sudah layak investasi oleh Moodys dan Standard & Poor's. Hal itu berarti ada kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya berada di tingkat pertama di dunia. Sedangkan Indonesia tertinggi ke 3 di antara negara-negara G20.Terkait notaris, pihaknya ingin memperbaiki sistem bagaimana kepengurusan investasi, dunia usaha sehingga terjadi sebuah kecepatan. "Bersama INI akan melihat regulasi-regulasi yang mengganggu proses percepatan. Sehingga kecepatan itu betul-betul ada. Negara ini terlalu banyak aturan ada 42 ribu regulasi di Indonesia, dikit-dikit diatur. Izin apalagi, dikit-dikit izin," bebernya.

Ditambahkan Presiden, penggunaan teknologi informasi sudah harus digunakan, jika negara ini tidak mau ditinggalkan negara lain. "Siapkan aplikasi-aplikasi yang paling modern sehingga kecepatan itu ada. Tanpa itu (kecepatan) percuma kita bicara masalah ekonomi dan inflasi karena kuncinya pada kemudahan usaha," tutupnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.