Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Indonesia Tak Boleh Tertinggal

CAAS
PENGHARGAAN – Wagub Ketut Sudikerta menerima penghargaan usai mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai keynote speech Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAS UINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua, Jumat (8/9).

BALI TRIBUNE - Indonesia tidak boleh tertinggal oleh perubahan global yang begitu cepat. Jika perubahan global tidak diikuti, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa terbelakang dari negara-negara lain.

"Coba kita lihat, kita Indonesia baru beberapa tahun ada internet. Dunia bergerak begitu cepat. Perubahan-perubahan harus kita tahu dan ikuti," ucap Presiden ketika menjadi keynote speech Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAS UINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua, Jumat (8/9).Saat menjadi keynote speech, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta. Pada kesempatan itu  Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha.“Ini [perizinan] akan kita terus sederhanakan sehingga semua berjalan dengan cepat. Sekarang bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat,” ujarnya.Menurutnya indeks kemudahan berusaha di Indonesia terus meningkat dari peringkat 120 pada tahun 2014 menjadi 114 pada tahun 205 dan meningkat lagi menjadi 91 pada tahun 2016. Namun, Presiden menargetkan minimal bisa berada di peringkat 40 dunia.Presiden Joko Widodo juga mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan cara transaksi yang dulunya dilakukan secara tunai namun beralih ke non tunai. Menurut Presiden, cara pembayaran masyarakat Indonesia 89 persen masih dengan cara tunai atau cash. Sedangkan yang menggunakan nontunai dengan kartu kredit hanya 10 persen."Kalau ke Beijing, bayar sesuatu pakai smartphone. Sistem ini membangun sebuah sistem. Saya kira kalau perubahan ini tidak kita sadari akan sangat ditinggal kita oleh negara-negara lain," katanya.Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sebelum menjabat sebagai Presiden pernah menjadi pengusaha, walikota dan gubernur. Ketika menjadi pengusaha dia mengaku kerap berurusan dengan notaris terkait usahanya."Saya bisa tahu dan paham apa yang sudah dikerjakan oleh notaris. Bagaimana melayani dan pelayanan, yang penting apa yang dirasakan oleh klien-klien notaris," ujar Joko Widodo.Presiden juga mengeluhkan begitu panjangnya proses mengurus izin usaha di Tanah Air hingga berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ia kemudian mengungkapkan pengalamannya waktu investasi di Uni Emirat Arab, prosesnya online dan tidak ada 1 jam izin sudah selesai. “Itu 16 tahun yang lalu. Saya bisa mendirikan pabrik, kantor dan showroom enggak ada 1 jam. Itu makanya Uni Emirat Arab, bisa meloncat," sebutnya.Presiden juga membandingkan bahwa pada tahun 1960 transportasi di Emirat Arab menggunakan onta, namun sekarang hampir semua orang menggunakan mobil-mobil mewah. Hal itu kuncinya kecepatan pelayanan birokrasi.  Disebutkan, Indonesia sekarang ini sudah layak investasi oleh Moodys dan Standard & Poor's. Hal itu berarti ada kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya berada di tingkat pertama di dunia. Sedangkan Indonesia tertinggi ke 3 di antara negara-negara G20.Terkait notaris, pihaknya ingin memperbaiki sistem bagaimana kepengurusan investasi, dunia usaha sehingga terjadi sebuah kecepatan. "Bersama INI akan melihat regulasi-regulasi yang mengganggu proses percepatan. Sehingga kecepatan itu betul-betul ada. Negara ini terlalu banyak aturan ada 42 ribu regulasi di Indonesia, dikit-dikit diatur. Izin apalagi, dikit-dikit izin," bebernya.

Ditambahkan Presiden, penggunaan teknologi informasi sudah harus digunakan, jika negara ini tidak mau ditinggalkan negara lain. "Siapkan aplikasi-aplikasi yang paling modern sehingga kecepatan itu ada. Tanpa itu (kecepatan) percuma kita bicara masalah ekonomi dan inflasi karena kuncinya pada kemudahan usaha," tutupnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

KUA-PPAS RAPBD 2027 Bangli Resmi Disepakati, DPRD Harap Arah Anggaran Berpihak ke Rakyat

balitribune.co.id | Bangli – DPRD Kabupaten Bangli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Gerebek Five Stars Bali, Polisi Tetapkan 5 Tersangka dan Buru 2 Bandar

balitribune.co.id I Denpasar - Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, penyidik Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri akhirnya menetapkan lima orang tersangka kasus tindak pidana narkotika hasil penggerebekan Tempat Hiburan Malam (THM) Five Stars di Jalan Mahendradata, Jumat (07/08/2026) dini hari lalu. Sementara dua orang masih buron alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

66 WNA Terindikasi Langgar Administrasi Keimigrasian, Patroli Dharma Dewata Perketat Pengawasan 

balitribune.co.id I Denpasar - Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Bali terus diperketat. Dalam sepekan terakhir, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menjaring 66 WNA dari 27 negara yang terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian.

Baca Selengkapnya icon click

Sopir Truk Masih Parkir Liar di Depan Terminal Mengwi, Dishub Siapkan Tilang

balitribune.co.id I Mangupura - Larangan parkir di depan Terminal Tipe A Mengwi, Badung, masih saja dilanggar. Sejumlah sopir truk nekat memarkir kendaraan berukuran besar di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, meski kawasan tersebut sudah dipasangi spanduk larangan parkir dan berkali-kali ditertibkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buntut Penggeledahan oleh Kejari, Sekda Bakal Panggil Jajaran Diskes Tabanan

balitribune.co.id I Tabanan – Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila berencana memanggil jajaran pimpinan Dinas Kesehatan (Diskes) terkait aksi penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Rencana ini untuk mendapatkan konfirmasi internal mengenai dugaan kasus korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan makan minum (mamin) yang tengah disidik.

Baca Selengkapnya icon click

Kejari Tabanan Teliti Barang Bukti Usai Geledah Kantor Dinkes

balitribune.co.id I Tabanan – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan mulai meneliti seluruh barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Ini dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum tim penyidik melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi secara bergelombang terkait dugaan korupsi anggaran BBM dan makan minum tahun 2023-2025 di Dinkes Tabanan tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.