balitribune.co.id | Denpasar - Inflasi Provinsi Bali sepanjang 2025 berhasil dijaga dalam rentang sasaran nasional. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 5 Januari 2026, inflasi gabungan kabupaten/kota di Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,70 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,40 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Bali pada Desember 2025 mencapai 2,91 persen (year on year/yoy), naik dari 2,51 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Meski meningkat, inflasi Bali tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen dan tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,92 persen (yoy).
Capaian tersebut sejalan dengan kinerja ekonomi Bali yang pada 2025 diprakirakan tumbuh di batas atas kisaran 5,0–5,8 persen (yoy), mencerminkan keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan stabilitas harga.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada Desember 2025. Denpasar mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,45 persen (yoy) dengan inflasi bulanan 0,38 persen (mtm). Tabanan mengalami inflasi bulanan 1,02 persen (mtm) atau 2,70 persen (yoy), disusul Singaraja sebesar 0,69 persen (mtm) atau 2,51 persen (yoy). Sementara itu, Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi secara mtm sebesar 1,12 persen, dengan inflasi tahunan 2,37 persen (yoy).
Tekanan inflasi di Bali terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring keterbatasan pasokan akibat curah hujan tinggi di sejumlah daerah sentra produksi. Secara komoditas, kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, serta jasa pemeliharaan menjadi pendorong utama inflasi Desember 2025. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh penurunan harga canang sari, kangkung, cabai merah, beras, dan tongkol diawetkan.
Ke depan, sejumlah risiko inflasi tetap perlu diwaspadai, antara lain meningkatnya permintaan barang dan jasa selama periode libur tahun baru serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia. Selain itu, puncak musim hujan berpotensi mengganggu produksi hortikultura dan distribusi, sekaligus meningkatkan risiko serangan hama tanaman. Kondisi ini perlu diantisipasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Idulfitri dan Nyepi pada triwulan I 2026.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Strategi ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu stabilitas pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan regulasi, serta diperluas melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, Senin (5/1/2026), mengapresiasi konsistensi sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali yang dinilai berhasil menjaga inflasi tetap terkendali sepanjang 2025. Pada 2026, sinergi tersebut akan diperkuat melalui intensifikasi operasi pasar, percepatan penyaluran SPHP, penguatan produksi dalam daerah, kerja sama antarwilayah, hingga pembangunan ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda Pangan, dan koperasi.
“Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimistis inflasi pada 2026 akan tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5±1 persen,” ujar Erwin.
