balitribune.co.id | Denpasar - Tekanan inflasi di Bali memasuki fase yang perlu mendapat perhatian serius menjelang akhir tahun. Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali diminta memperkuat pengawasan terhadap pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga perkembangan biaya transportasi.
Pengamat ekonomi dan pariwisata, Trisno Nugroho, yang dihubungi melalui selulernya, Senin (7/9), mengingatkan langkah antisipasi perlu dilakukan lebih awal menyusul inflasi Bali pada Agustus 2026 yang mencapai 0,61 persen secara bulanan dan 3,45 persen secara tahunan.
Menurutnya, meski masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen, angka inflasi tahunan Bali sudah mendekati batas atas 3,5 persen. Bahkan, inflasi Bali tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19 persen.
“Secara provinsi inflasi Bali memang masih berada dalam rentang sasaran. Namun posisinya sudah sangat dekat dengan batas atas. Kondisi ini perlu menjadi peringatan dini untuk memperkuat pengendalian hingga akhir tahun,” kata Trisno, mengingatkan.
Diungkapkan, tekanan harga juga terjadi di sejumlah wilayah. Kota Denpasar mencatat inflasi tahunan 3,64 persen, Singaraja sebagai wilayah penghitungan IHK Kabupaten Buleleng sebesar 3,61 persen, serta Kabupaten Tabanan 3,59 persen. Ketiganya telah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional.
Sementara Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan 2,86 persen. Meski masih berada di bawah batas atas, Badung tetap perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat sistem pangan, distribusi, dan permintaan pariwisata di Bali saling berkaitan.
Trisno menilai perhatian khusus perlu diberikan kepada Singaraja yang mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12 persen. Denpasar mengalami inflasi bulanan 0,65 persen, Badung 0,35 persen, dan Tabanan 0,33 persen.
Menurutnya, setiap daerah membutuhkan langkah pengendalian sesuai sumber tekanan harga. Namun, penanganan inflasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri karena pergerakan barang dan harga antardaerah di Bali saling memengaruhi.
Ia mencermati, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi Bali pada Agustus 2026. Kelompok tersebut mengalami inflasi 1,14 persen secara bulanan dengan andil sekitar 0,35 poin persentase terhadap inflasi Bali.
Daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang terbesar setelah harganya meningkat 8,34 persen. Tekanan harga juga datang dari sejumlah komoditas lain, seperti cabai rawit, buncis, kacang panjang, ikan teri, hingga nasi dengan lauk.
Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil sekitar 1,16 poin persentase terhadap inflasi Bali.
“TPID perlu memprioritaskan komoditas yang terbukti menjadi penyumbang inflasi, terutama daging ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, buncis, kacang panjang, dan ikan teri,” ujar Trisno.
Selain itu, pasokan komoditas strategis seperti beras, telur, bawang merah, bawang putih, gula, dan ikan segar juga perlu terus dijaga.
Selain harga pangan, kelancaran distribusi menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Antrean kendaraan logistik di Pelabuhan Ketapang yang sempat mencapai belasan kilometer menunjukkan tingginya ketergantungan Bali terhadap kelancaran lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Sejumlah kendaraan bahkan harus menunggu satu hingga dua hari untuk menyeberang menuju Bali. Meski kondisi berangsur membaik setelah penambahan kapal dan percepatan bongkar muat, gangguan distribusi dinilai tetap berpotensi meningkatkan biaya logistik.
“Gangguan satu atau dua hari memang belum otomatis membuat inflasi melonjak. Namun jika berlangsung lama atau berulang, biaya bahan bakar, waktu tunggu, kerusakan barang segar, dan keterlambatan pasokan dapat diteruskan ke harga konsumen,” katanya.
Karena itu, lintasan Ketapang-Gilimanuk perlu dipandang sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan pangan sekaligus pariwisata Bali.
Risiko inflasi juga datang dari sektor transportasi udara. Pada Agustus, tarif angkutan udara tercatat meningkat 10,09 persen secara bulanan dan menjadi salah satu penyumbang inflasi.
Kenaikan harga avtur serta peningkatan batas maksimum *fuel surcharge* penerbangan kelas ekonomi perlu terus dipantau, terutama menjelang periode libur akhir tahun.
Trisno menegaskan peningkatan batas *fuel surcharge* tidak otomatis membuat harga tiket naik sebesar batas maksimum tersebut. Namun, kenaikan tarif penerbangan tetap berpotensi memengaruhi biaya perjalanan wisatawan dan daya saing pariwisata Bali.
“Jika tarif penerbangan meningkat menjelang libur akhir tahun, biaya perjalanan ke Bali ikut bertambah. Dampaknya dapat dirasakan pada wisatawan domestik, kegiatan MICE, dan daya saing destinasi,” ujarnya.
Trisno mendorong TPID Bali membangun sistem pemantauan yang lebih responsif hingga akhir tahun. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap harga, tetapi juga stok, produksi, distribusi, cuaca, arus kendaraan di Ketapang-Gilimanuk, hingga perkembangan tarif transportasi udara.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu rilis angka inflasi bulan berikutnya untuk melakukan intervensi.
“Jika harga meningkat beberapa hari berturut-turut dan stok mulai berkurang, langkah pengendalian harus segera dipersiapkan berdasarkan data lapangan,” katanya.
Pasar murah dan gerakan pangan murah juga dinilai tetap penting, namun harus dilaksanakan secara lebih tepat sasaran sesuai komoditas dan wilayah yang benar-benar mengalami tekanan harga.
Keberhasilan pengendalian inflasi, kata Trisno, tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan pasar murah, melainkan dari ketersediaan pasokan, stabilitas harga, kelancaran distribusi, perlindungan daya beli masyarakat, serta keberlanjutan pendapatan petani dan produsen.
Menjelang periode September hingga Desember, Bali akan menghadapi peningkatan aktivitas pariwisata, hari besar keagamaan, libur Natal dan Tahun Baru, perubahan cuaca, serta potensi gangguan distribusi.
Karena itu, pengendalian inflasi perlu menjadi kerja bersama antara pemerintah daerah, TPID, pelaku usaha, daerah pemasok, hingga sektor pariwisata.
“Tekanan inflasi harus diubah menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali. Dengan TPID yang responsif, kolaborasi lintas daerah, serta keterhubungan yang lebih kuat antara pariwisata dan produksi lokal, stabilitas harga dapat dijaga sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkas Trisno.
