BALI TRIBUNE - Pemkab Badung melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya akan adanya informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang beredar di media sosial. Pasalnya, sejauh ini pihaknya sendiri belum mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat terkait rencana perekrutan abdi negara ini. Kembali ditegaskan bilamana ada informasi perekrutan CPNS beredar dimedsos, BKSDM Badung meminta agar mencari tahu kebenarannya dulu. “Sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat dalam hal ini BKN mengenai informasi penerimaan CPNS,” ujar Kepala BKSDM Badung I Gede Wijaya, Rabu (5/9). Pun demikian, di media sosial belakangan marak beredar informasi penerimaan CPNS. Informasi yang beredar luas ini bahkan mencatut nama BKN (Badan Kepegawaian Negara). Dalam informasi penerimaan CPNS tahun 2018 yang beredar itu, pemerintah disebut-sebut akan membuka penerimaan CPNS Daerah tahun 2018 sebayak 200.000, tenaga Guru (SD, SMP, SMU/SMK) sebanyak 100.000 orang, tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, dll) sebanyak 50.000 orang, tenaga lainnya sebanyak 50.000 orang. Adapun lulusan yang akan direkrut mulai dari tingkatan pendidikan lulusan SMU/SMK, D-III, D-IV & S-1 dari berbagai jurusan. Dalam informasi tersebut juga lengkap disertakan rencana tahapan ujian seleksi CPNS 2018. Dimana pengumuman diinformasikan pada bulan September 2018, ujian TKD pada akhir Oktober 2018, ujian TKB pada akhir November 2018, pengumuman hasil ujian pada Desember 2018, orientasi & penempatan pada Januari 2019, terakhit penyerahan SK pada Januari 2019. Informasi tersebut juga terang-terangan mencatut nama pemerintah pusat. Sehingga banyak yang terkesan mempercayai kebenaran informasi tersebuty. Sebab, dikatakan pendaftaran bisa melalui online melaluisccb.bkn.go.id dan juga bisa diakses di website lainnya yakni bkn.go.id dan menpan.go.id. Iapun kembali menegaskan agar masyarakat tidak mudah percaya akan informasi tersebut. Sebab, informasi yang ramai di medsos itu belum tentu kebenarannya. “Biasanya setiap ada kebijakan dari pusat ada pemberitahuan. Namun, sampai sekarang belum,” tegas mantan kabag Humas dan Protokol Setda Badung ini. Bagaimana kalau informasi itu benar? Gede Wijaya menyatakan tentu pihaknya harus menunggu pemerintahuan resmi dari pusat. Sebab, keputusan terkait penerimaan CPNS ada di pusat. Jika ada perekrutan, maka tentu ada pemberitahuan secara resmi berupa surat. ”Kami tentu akan menunggu surat resmi dari pusat. Karena itu kan keputusan itu ada di pusat. Jadi kami di daerah sifatnya menunggu. Tapi, kalau tidak benar maka kami sebut itu (informasi yang beredar di media sosial, red) sebagai hoax,” terangnya.
