Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Integrasi JKBM ke JKN, Pastika Minta Pendapat Dewan

Rapat
RAPAT - Gubernur Pastika saat Rapat Kerja Gabungan membahas Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2015 yang dilakukan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Senin (18/7).

Denpasar, Bali Tribune

Proses pengintegrasian program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum final membuat  Pastika meminta pihak dewan untuk memberikan pendapat terbaik guna memecahkan masalah tersebut. Hal tersebut muncul saat dilakukan Rapat Kerja Gabungan membahas Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2015 yang dilakukan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Senin (18/7).

“Rakyat masih menghendaki JKBM, dokternya juga dan rumah sakitnya dan bahkan Kabupaten juga menghendaki JKBM, tapi ada undang-undang yang mewajibkan seluruh jaminian kesehatan daerah harus berintegrasi ke dalam JKN,” jelas Pastika yang menyebabkan dirinya merasa dilema dikarenakan jika Undang-undang tersebut ditabrak maka hal tersebut termasuk ke dalam melanggar undang-undang, oleh karena itu Pastika akan melakukan kajian ulang terhadap kondisi tersebut.

“Kalau dewan sepakat bertahan di JKBM, dan semuanya sepakat, saya akan tabrak undang-undang itu, tapi sekarang bagaimana kelanjutannya, itu persoalanya,” imbuh Pastika yang menegaskan akan meminta pendapat pihak pusat dalam memecahkan permasalahan tersebut. “Mudah-mudahan ini bisa kita pecahkan apa saya harus ke pusat meminta pendapat pusat sehingga ada hitam diatas putih karena besok-besok saya bisa dituntut orang,” pungkasnya.

Dalam rapat gabungan ini, Nyoman Adnyana dari Fraksi PDIP mengaharapkan Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan dan melihat potensi-potensi di bidang pariwisata yang dapat dijadikan prioritas sehingga terdapat destinasi- destinasi pariwisata baru di Bali yang diaharapkan mampu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Ia juga menginginkan kondisi keamanan Bali agar lebih diintensifkan mengingat banyak terjadi teror di beberapa wilayah yang memungkinkan hal tersebut bisa masuk ke Bali karena kemanan tersebut sangat berpengaruh dengan pariwisata Bali.

Tindak lanjut temuan BPK juga diharapkan agar segera dilakukan walaupun nilainya bukan bersifat materiil namun pihak eksekutif diharapkan menaruh perhatian penuh terhadap temuan tersebut dan kedepannya diharapkan temuan-temuan tersebut dapat dikurangi dan bahkan tidak ada sama sekali. Rapat gabungan yang dipimpin langusng oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun dan seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

wartawan
redaksi
Category

Lahir dari Konsep Tapa Prakerti, Sanggar Seni Candrawangsa Tampilkan Gamelan Inovatif di PKB 2025

balitribune.co.id | Mangupura - Sanggar Seni Candrawangsa dari Banjar Dalem, desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Badung menampilkan pertunjukan gamelan inovatif di Pesta Kesenian Bali. Mereka tampil pada Jumat (4/7) di Panggung Kalangan Angsoka, Art Centre Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sprint Bupati Turun, Bingin Segera dieksekusi, Step Up Hotel Mulai Potong Kelebihan Bangunan

balitribune.co.id | Mangupura - Badung, Bali Tribune. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung segera mengeksekusi pembongkaran 48 bangunan ilegal di kawasan Pantai Bingin, Kecamatan Kuta Selatan. Langkah ini tinggal menunggu surat perintah (sprint) dari Bupati Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Keren! Inovasi Pembayaran Parkir, Perumda BPS Denpasar Luncurkan SipParQi

balitribune.co.id | Denpasar - Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar memberikan kemudahan layanan dalam transaksi pembayaran parkir. Dimana, pengguna jasa parkir bisa membayar cashless dengan Sistem Pembayaran Parkir QRIS Terpadu (SipParQi).

SipParQi ini dilaunching dipusat perbelanjaan, Denpasar, Jumat (4/7). Dengan SipParQi ini pengguna parkir tidak akan lagi diribetkan dengan membawa uang receh saat membayar parkir.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Membahas Pertanggungjawaban APBD Badung Tahun 2024

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Bupati Badung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (3/7). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.