Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Istana Ala Kadarnya

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | PDIP masuk kabinet Prabowo – Gibran? Mungkin benar, mungkin tidak. Sepertinya tarik menarik politik masih terjadi dan rumorpun beterbangan. Jokowi disebut-sebut tidak rela PDIP masuk koalisi. Tapi Itu baru gosip, kebenarannnya sulit dibuktikan.

Koalisi maknanya penggabungan kekuatan dua pihak atau beberapa pihak. Mengutip dari buku Handbook of Party Politics karya Richard Katz dan William Crotty, koalisi adalah kumpulan aktor atau pelaku politik yang bersatu untuk meraih kekuasaan. 

Anggota dari koalisi bisa bermacam-macam, mulai dari perorangan, kelompok kepentingan, partai, hingga aliansi politik. Koalisi berbagai partai politik untuk meraih kekuasaan di suatu negara. Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis yang mesti dipikirkan secara matang.

Sementara itu Koalisi yang akan kita bicarakan saat ini adalah penggabungan pelaku politik yang bersatu untuk meraih kekuasaan. Tepatnya koalisi untuk menyelamatkan kepentingan politik salah satu pihak dari ancaman pihak lain.  Dengan kata lain, salah satu pihak menawarkan kekuatan politik yang dimilikinya untuk melengkapi kekuatan koalisi yang sebelumnya telah terbentuk.

Lalu apa kekuatan yang ditawarkan PDIP bagi koalisi pemerintah yang sebentar lagi akan dilantik? Apakah tanpa PDIP pemerintahan Prabowo Gibran akan sulit bergerak?

PDIP sebaiknya di luar sebagai penyeimbang, jadi oposisi. Begitu kata  Direktur Indobarometer, M. Qodari, pengamat politik yang selalu ramah pada pasangan Prabowo – Gibran plus Jokowi dan Kritis pada PDIP. 

Senada dengan Qodari, Ulil Abshar-Abdalla Ketua Lakpesdam PBNU masa khidmah 2022-2027 yang juga  tokoh Islam Liberal juga berpendapat serupa, PDIP perlu jadi kekuatan penyeimbang, terutama karena punya pengalaman empirik berlaku sebagai oposisi dan melakukannya dengan sangat baik pada masa pemerintahan Presiden SBY dulu.

Entahlah. Saya tidak paham soal itu. Yang jadi pikiran saya saat ini adalah kabar  bahwa Kabinet Prabowo-Gibran akan sangat gemuk. Wakil menteri saja kabarnya mencapai 100 orang. Mensesneg yang dulu tidak pernah memiliki wakil menteri nantinya  akan memiliki 4 orang wakil menteri. Istana harus diatur ulang agar siap menampung begitu banyak tambahan orang. Ruangan kerja harus nyaman tidak seperti sekarang ala kadarnya.

Wajah interior  Istana Negara tampaknya akan berubah 180 derajat. Furniture sudah disiapkan sesuai selera Presiden baru, serba putih! Terkesan lebih mewah dari presiden sebelumnya saat dimana istana terkesan “ala kadarnya.”  Ruangan dalam istana  harus di tata ulang. Ada begitu banyak “orang” yang harus diberi ruangan. Semua harus rapi dan necis.

Kabinet sendiri kabarnya sudah akan  final lima hari sebelum, formasi kabinet juga akan rampung pada saat itu. Tetapi kita tetap tetap harus menunggu pengumuman resminya setelah pelantikan. Mungkin ada yang khawatir jika diumumkan sebelum pelantikan akan menimbulkan perdebatan konstitusional mengenai keabsahannya.

Transisi 20 Oktober nanti tampaknya akan menjdii transisi yang  sebenar-benarnya, perubahan menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Bukan hanya interior dan ruangan tetapi juga efisiensi dan efekttifitas kerja. Semua harus berkerja.  Tidak ada yang sekadar jadi pajangan atau penggembira.

Tetapi pertanyaan masih menggantung. Apakah presiden baru nanti masih tetap akan memiliki kesabaran seperti yang ditunjukan selama masa kampanye ptresiden sampai masa  debat? Membalas kritikan dengan humor? Sabar menerima cercaan seperti SBY dan Jokowi? Saya tidak tahu tetapi berharap begitu.

wartawan
IGM. Pujastana
Category

BPJS Ketenagakerjaan Terus Berupaya Memperluas Cakupan Perlindungan bagi Pekerja di Kabupaten Bangli

balitribune.co.id | Bangli - Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Bali Gianyar, Venina dalam pertemuan dengan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta mengapresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya icon click

Penataan Kabel Provider di Karangasem, Kolaborasi Antar Instansi dan Penyedia Layanan

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), bersama berbagai instansi terkait, telah memulai penataan kabel provider di beberapa wilayah, salah satunya di Jalan Raya Puri Bagus Samuh Candidasa. Penataan ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Camat Karangasem dan Perbekel Desa Bugbug.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Operasi Cipkon Agung 2025, Polres Klungkung Razia Cafe Hiburan Malam dan Jalan Baypass Ida Bagus Mantra

balitribune.co.id | Semarapura - Operasi Cipkon Agung 2025 Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Polres Klungkung menggelar Operasi Cipta Kondisi (Ops Cipkon) Agung 2025 dengan menyasar lokasi cafe dan tempat hiburan malam. 

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Satria Ajak Masyarakat Guyub Membangun Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria dalam pidato pertamanya pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Semarapura, Kamis (6/3), menyampaikan langkah awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Tjokorda Gde Surya Putra adalah mengoptimalkan 100 hari kerja menjadi prioritas. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

MDA Klungkung Sebut Warga Kena Sanksi Kanorayang Boleh Tetap Tinggal di Desa Adat

balitribune.co.id | Semarapura - Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Klungkung angkat bicara terkait sanksi adat kanorayang (dikeluarkan dari banjar adat) yang dijatuhkan kepada delapan kepala keluarga (KK) Banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Selasa (4/3). MDA menegaskan, meski disanksi adat, warga yang dikanorayang masih boleh tetap tinggal di wilayah tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click

Tabanan Pertahankan Predikat Tata Kelola Pemerintahan Terbaik dengan Skor MCP Tertinggi Nasional

balitribune.co.id | Tabanan - Kabupaten Tabanan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tabanan mencatat skor tertinggi untuk kategori Kabupaten secara nasional dengan raihan 97,97 persen. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.