Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Isu Sate Anjing, Citra Buruk Pariwisata

PB3AS
Ir I Putu Sumantra saat berorasi di PB3AS dan mengklarifikasi isu sate anjing di objek wisata, Minggu (2/7).

BALI TRIBUNE  - Menindaklanjuti informasi adanya penjualan sate berbahan daging anjing di sebuah objek wisata yang beredar di beberapa media, Pemprov Bali telah menurunkan tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan investigasi. Sejauh ini, tim investigasi yang diturunkan belum menemukan adanya penjualan sate anjing di objek wisata sebagaimana informasi yang beredar.

Pemprov Bali akan tetap melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus yang mengundang keresahan masyarakat, khususnya dunia pariwisata ini. Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Ir. I Putu Sumantra dalam orasinya pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (2/7).

Sumantra menilai, beredarnya informasi tentang penjualan sate anjing yang konon dibunuh dengan racun sianida itu sangat meresahlan dan cukup mempengaruhi citra pariwisata. “Begitu ada informasi, kami langsung berkoordinasi dengan prajuru desa dan lanjut melakukan investigasi ke lokasi yang disebut sebagai tempat penjualan. Namun hingga hari ini, kami belum pernah melihat orang yang menawarkan sate anjing kepada para turis,” ujarnya.

Selain memicu keresahan dan mencemarkan citra pariwisata, menurutnya isu ini juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan. “Jika benar daging yang dijual berasal dari anjing yang diracun dengan sianida, itu sangat berhahaya dan bisa menyebabkan kematian bagi yang mengonsumsi,” tandasnya sembari mengajak seluruh komponen masyarakat meningkatkan kepedulian dengan ikut melakukan pengawasan.

Pada bagian lain, Sumantra mengingatkan pula pentingnya upaya melakukan penyelidikan tentang pihak yang menyebarkan informasi tersebut. “Kita perlu tahu siapa yang menyebarkan informasi tersebut dan apa maksudnya,” jelasnya.

Dia khawatir ada maksud-maksud tertentu di balik tindakan penyebaran informasi yang hingga saat ini belum bisa diyakini kebenarannya tersebut.

Masih dalam orasinya, Kadisnak dan Keswan Bali juga menginformasikan bahwa daging anjing tak terdaftar dalam kelompok bahan makanan berasal dari hewan. “Artinya, daging semacam itu hanya dikonsumsi terbatas oleh komunitas tertentu,” ucapnya seraya mengakui kalau isu ini menjadi tantangan bagi pihaknya dalam menuntaskan kasus rabies.

wartawan
release
Category

Mahasiswa Cipayung Plus Datangi DPRD Buleleng, Bahas Kepastian Bandara Bali Utara

balitribune.co.id I Singaraja - Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng menerima audiensi dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus untuk membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah, Senin (13/7/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng itu dipimpin Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya didampingi Wakil Ketua Nyoman Wandira Adi.

Baca Selengkapnya icon click

Dermaga Khusus Penyeberangan Celukan Bawang-Ketapang Dibangun Bulan Depan

balitribune.co.id I Singaraja - Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng segera memasuki tahap pengembangan dengan pembangunan dermaga penyeberangan baru. Proyek ini dipersiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.