balitribune.co.id | Badung - Presiden Joko Widodo meminta agar dana desa dapat dipergunakan maksimal untuk pembangunan desa-desa.
"Ini yang bagaimana dana desa itu bisa 'men-trigger' ekonomi di desa sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya dan ini sebetulnya bisa 'di-copy' di tempat-tempat lain seperti Sumatera dan Jawa yang memiliki kemiripan alam," kata Presiden Joko Widodo di desa Kutuh, Bali pada Jumat.
Presiden menyampaikan hal itu saat mengunjungi kawasan "sport tourism" Krida Mandala I Ketut Lotri di Desa Kutuh, kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, Bali yang dibangun dari dana desa.
Kawasan Krida Mandala I Ketut Lotri memiliki luas 16 hektare tersebut memiliki lapangan bola dengan rumput yang terawat dan juga tempat berlatih paralayang dan sudah menghasilkan Rp800 juta, sehingga desa sendiri dapat memiliki pendapatan per tahun hingga Rp50 miliar.
"Ini sebuah keberhasilan manajemen pengelolaan dana desa untuk kemanfaatan masyarakat," ungkap Presiden.
Desa Kutuh sendiri menurut Presiden masih berpotensi untuk meningkatkan pendapatannya karena ada sejumlah proyek yang belum diselesaikan.
"Konsentrasi (desa) sekarang masih baru mulai menyelesaikan persoalan dasar misalnya membangun lapangan itu kan belum diselesaikan ya diselesaikan dan memiliki prospek yang bagus. Dulu ini desa miskin sekarang sudah keluar dari kemiskinan," tambah Presiden.
Menurut Presiden, desa-desa harus mencari potensi unik di masing-masing kawasan agar dapat memaksimalkan dana desa. "Saya kira kita tidak perlu terjebak pada revolusi industri 4.0, ada segmen-segmen yang bisa dimasuki desa, daerah yang justru tidak banyak pesaing, kompetitornya, masuk dan justru bermanfaat," tegas Presiden.
Desa Kutuh sudah mendapatkan 6 kali dana desa sejak 2015 yaitu pada 2015 mendapat kucuran dana desa Rp290,936 juta, pada 2016 mendapat Rp639,892 juta, pada 2017 mendapat Rp848,328 juta, pada 2018 mendapat Rp784,463 juta dan Rp25,55 juta dan pada 2019 mendapat Rp966,436 juta sehingga totalnya Rp3,555 miliar.
Dari jumlah tersebut, untuk pengembangan kawasan "sport tourism" Krida Mandala I Ketut Lotri yang berasal dari kolaborasi dana desa dengan dana pengembangan badan usaha manunggal masyarakat (bumda) Kutuh adalah sebesar Rp784,463 juta yang dipergunakan untuk tanah dan lapangan rumput.
Hasilnya menurut kepala desa, Desa Kutuh yang tadinya miskin sekarang tidak lagi miskin dan bahkan tidak ada lagi warganya yang menganggur.
Desa Kutuh juga memiliki Pantai Pandawa yang mendapat penghargaan Indonesia Sustainable Ecosystem Award dari Kementerian Pariwisata dan merupakan desa dengan kunjungan wisatawan domestik paling banyak ke-8 pada 2018.
Pemerintah sudah menggelontorkan Rp257 triliun dana desa sejak 2015. Rinciannya, Rp20,67 triliun (2015), Rp46,98 triliun (2016), Rp60 triliun (2017), Rp60 triliun (2018) dan Rp70 triliun (2019).
Mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan tersebut adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Bali I Wayan Koster dan sejumlah pejabat terkait.
Selain meninjau Program Dana Desa di Kutuh, Presiden Jokowi dijadwalkan juga berkunjung ke Beachwalk Kuta, untuk menyapa masyarakat Bali. Serta melakukan sesi wawancara dengan New York Time.
Diagendakan pada Sabtu (18/5) hari ini, Jokowi juga akan meninjau Pasar Badung dan berkunjung ke bantaran Sungai Tukad Badung, sebelum kembali ke Jakarta.
Sementara itu bertempat di Lapangan Lagoon Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri mewakili Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden RI Ir H Joko Widodo beserta Hj Iriana Joko Widodo dan rombongan ke Provinsi Bali, Jumat (17/5)
Dalam sambutan Pangdam yang dibacakan Kasdam IX/Udayana pada intinya menyampaikan kepada seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan VVIP, agar memanfaatkan kegiatan Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antarunsur pengamanan, terutama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Kodam IX/Udayana selaku Koops Pam VVIP wilayah Bali dan Nusa Tenggara bersama-sama Polda, Pemerintah Daerah setempat dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.
