Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kamis, KPU Akan Terima Data Pemilih dari Mendagri

KPU
KOMISIONER - Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU, Hadar Nafis Gumay (ketiga kanan), berfoto bersama dengan lima anggota KPU.

Jakarta, Bali Tribune

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan bahwa pihaknya akan menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Kamis (14/7). “Kami akan menerima DP4 dan DAK2 pada Kamis, 14 Juli di kantor KPU, pukul 14.00 WIB,” ujar Ferry di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (12/7).

Senada dengan itu, pelaksana tugas Ketua KPU Hadar Nafis Gumay mengharapkan DP4 yang diserahkan merupakan data penduduk yang paling lengkap dan mutakhir. Pasalnya, DP4 akan digunakan sebagai alat untuk membantu pengecekan Daftar Pemilih Tetap dalam pilkada serentak 2017.

“Jadi kami akan bekerja berdasarkan DPT, kami akan pastikan nama-nama yang ada di DPT ada di DP4 dan kemudian datanya harus sesuai dengan data DP4. Jadi, kalau datanya di DPT masih salah-salah, belum lengkap, kami akan ambil, karena data yang akan digunakan untuk data kependudukan adalah data dari pemerintah,” ujar Hadar.

Lebih lanjut, Hadar menuturkan bahwa pihaknya akan menyesuaikan DP4 yang diserahkan Mendagri dengan DPT yang dimiliki KPU di pemilu terakhir. Hal ini dilakukan agar tidak membingungkan petugas pemutakhiran daftar pemilih saat melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan.

“Jadi, nanti begitu kita dapat itu juga akan kita lakukan, supaya nanti data turun ke lapangan, data yang tidak membingunkan. Artinya data yang lebih mutakhir dan mempunyai informasi pemilih yang cukup lengkap,” pungkas Hadar. Sebagaimana diketahui, merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) 3/2016 tentang Tahapan disebutkan bahwa penyerahan DP4 dilakukan pada 12-15 Juli 2016.

wartawan
habit
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.