Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Antre Makanan di Amerika Serikat

Bali Tribune/ Wayan Windia
Oleh Wayan Windia
 
Balitribune.co.id | Krisis ekonomi dunia, tampaknya sudah semakin dalam. Hari Kamis malam (14/1), saya mendengar wawancara penyiar RRI (Zaini) dengan koleganya di USA (Eva). Bahwa memang benar, sebagian dari masyarakat di sana sudah mulai antre makanan. Bahkan kini antreannya terus semakin memanjang. Mereka adalah orang-orang yang terkena PHK akibat Corona, dan tampaknya tidak memiliki lahan untuk bertani. 
 
Lalu, hidupnya tergantung dari belas kasihan orang lain. Ada LSM yang setiap pagi mendatangi pintu-pintu kamar/rumah penduduk. Untuk memungut sedekah dari pemilik rumah, yang digantungkan di pintu luar. Ada juga yang menyumbangkan uang. Hasil kumpulan sedekah itulah yang dibagikan kepada golongan miskin-baru tsb. Kasihan sekali. Negara yang demikian maju, tetapi sekarang ada penduduknya yang harus antre makanan.
 
Orang yang tuna wisma (gelandangan) juga semakin banyak. Karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk sewa kamar di rumah susun. Lalu, terpaksa mereka ter-usir dari kamarnya, dan menjadi gelandangan. Keadaan mereka semakin tertekan, karena adanya musim dingin. 
 
Bagi mereka yang masih bisa bertahan di kamar sewaan, maka banyak diantaranya yang tidak bisa membayar sewa listrik. Lalu mereka tidak bisa menghidupkan mesin pemanas ruangan. Mereka kemudian antre minta bantuan handuk. Gunanya, untuk menutup lubang pintu dan jendela kamarnya, agar udara dingin terhalang masuk.
 
Hal yang senada tampaknya juga terjadi di Singapore. Hal itu pernah saya baca di WA Grup. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kondisi di negara maju seperti ini? Bahwa sektor tersier tetap saja tidak kukuh, kalau tidak ditunjang oleh sektor pertanian yang kuat. Kiranya dapat dibayangkan, kalau tidak ada makanan yang dapat di makan. Mungkin orang-orang bisa mati kelaparan, apalagi di musim dingin seperti ini. 
 
Pengalaman di China juga demikian adanya. Pembangunan industri baja di sana juga gagal, karena tidak didukung dengan sektor pertanian yang tangguh. Kemudian, pola pembangunannya di rubah. Di mana pembangunan nasional di China tetap memperhatikan sektor pertanian dengan sistem insentif terhadap produksi. Sistem komunal ditinggalkan. Sekarang seluruh dunia memandang suksesnya sistem sospol dan ekbang di negara itu.
 
Oh ya, mari kita kembali ke Amerika Serikat. Negara ini tetap saja dipandang sebagai negara adikuasa. Karena luas daerahnya, banyak penduduknya, kekayaan alamnya, dan teknologinya. Mungkin juga karena sistem sospol-nya. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kalau USA “menderita flu”,  maka negara lainnya, pasti paling tidak merasa “badannya meriang”.
 
Kasus tersebut, kini kita rasakan di Indonesia. Ketika harga kedele di USA naik, maka pengrajin tahu-tempe di Indonesia juga merasa kelabakan. Harga kedele di dalam negeri segera juga melonjak. Ketika harganya melompat dari  Rp.7500/kg, menjadi Rp. 10.000/kg, maka pengrajin tahu-tempe langsung menjerit. Mereka menyatakan mogok. Tenaga kerja banyak yang terlempar ke kancah pengagguran. Konsumen juga menjerit, karena harga makanan pokoknya melonjak.
 
Begitulah rasanya, kalau kita sangat tergantung dari produksi pertanian negara lain. Ini baru kasus kedele untuk tahu dan tempe. Bagaimana kalau saatnya yang naik adalah harga tepung terigu, bawang putih, gula, dan beras? Jelaslah, kita sama sekali tidak ada potensi untuk tanaman gandum. Oleh karenanya pemilik pabrik roti akan “berontak”. Untuk komoditas bawang putih, gula, dan beras, tentu saja tidak bisa segera kita produksi. Meskipun kita punya potensi. 
 
Oleh karenanya, penting sekali kita harus segera mengimplementasikan konsep kemandirian pangan. Khususnya, untuk bahan makanan pokok. Caranya, dengan memberikan harga yang layak bagi petani kita. Kalau saja harga kedele terus bisa bertahan Rp. 10.000 atau lebih per kg, maka petani Indonesia akan terangsang untuk ber produksi. Dahulu mereka  tersisih, dan petani tidak mau menanam kedele. Kenapa? Karena harganya dikalahkan oleh harga kedele import (yang ditanam dengan bibit rekayasa genetika).
 
Hal ini berarti bahwa selama ini kita telah membesarkan petani yang ada di luar negeri. Yakni dengan mengimport produk-produknya. Dan kita merasa nyaman dengan harga yang agak murah. Karena kita sudah sangat tergantung, maka saat ini, meski dengan harga yang mahalpun tetap saja kita meng-import. Demi untuk kebutuhan pengrajin dan masyarakat. Sementara itu, untuk bisa menghasilkan kedele, kita memerlukan waktu  tiga bulanan.
 
Karena harga produk pertanian sangat rendah, dan tidak sesuai dengan nilai input yang dipergunakan, maka petani banyak sekali sudah menjual-jual lahan pertaniannya. Di Bali saja, konversi lahan sawah mencapai 2800 ha/tahun. Kiranya dapat dibayangkan, kalau saat ini kita tidak memiliki sawah untuk menanam kedele, padi, bawang putih, dan tebu. Yang ada hanya hutan beton. Lalu, dapatkah kita menanam tanaman yang kita butuhkan? Nah, pada saat seperti itulah kerusuhan sosial akan terjadi.
 
Banyak pengamat yang mengatakan bahwa ada baiknya kita bersiap untuk membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan petani. Petani tidak perlu diberikan subsidi input. Belilah produk mereka dengan harga yang menggairahkan petani. Subsidi kepada petani diberikan secara langsung. Tidak perlu via pabrik pupuk, via pabrik pestisida, via bansos, via hibah, dll. Subsidi input, tampaknya hanya lebih banyak menguntungkan para pengusaha, dan menjaga agar kaum birokrasi memiliki proyek/pekerjaan.***
 
 
*) Penulis, adalah Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar.   
wartawan
Redaksi
Category

Walikota Jaya Negara Terima LHP dari BPK RI Perwakilan Bali, Kota Denpasar Raih Opini WTP Ke-14

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Modus Pura-pura Minta Tolong, Dua Pria Keroyok dan Rampas Motor Pemuda di Renon

balitribune.co.id | Denpasar - Seorang pria berinisial YAH (24) menjadi korban pengeroyokan oleh dua pria di kawasan Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Bali. Kedua pelaku yang awalnya berpura-pura meminta pertolongan itu juga merampas motor pemuda berusia 24 tahun itu. Kini, polisi sedang memburu para pelaku.

Baca Selengkapnya icon click

Kado Istimewa Jelang HUT ke-386 Kota Amlapura, Karangasem Kembali Raih Opini WTP

balitribune.co.id | Amlapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.