Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Antre Makanan di Amerika Serikat

Bali Tribune/ Wayan Windia
Oleh Wayan Windia
 
Balitribune.co.id | Krisis ekonomi dunia, tampaknya sudah semakin dalam. Hari Kamis malam (14/1), saya mendengar wawancara penyiar RRI (Zaini) dengan koleganya di USA (Eva). Bahwa memang benar, sebagian dari masyarakat di sana sudah mulai antre makanan. Bahkan kini antreannya terus semakin memanjang. Mereka adalah orang-orang yang terkena PHK akibat Corona, dan tampaknya tidak memiliki lahan untuk bertani. 
 
Lalu, hidupnya tergantung dari belas kasihan orang lain. Ada LSM yang setiap pagi mendatangi pintu-pintu kamar/rumah penduduk. Untuk memungut sedekah dari pemilik rumah, yang digantungkan di pintu luar. Ada juga yang menyumbangkan uang. Hasil kumpulan sedekah itulah yang dibagikan kepada golongan miskin-baru tsb. Kasihan sekali. Negara yang demikian maju, tetapi sekarang ada penduduknya yang harus antre makanan.
 
Orang yang tuna wisma (gelandangan) juga semakin banyak. Karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk sewa kamar di rumah susun. Lalu, terpaksa mereka ter-usir dari kamarnya, dan menjadi gelandangan. Keadaan mereka semakin tertekan, karena adanya musim dingin. 
 
Bagi mereka yang masih bisa bertahan di kamar sewaan, maka banyak diantaranya yang tidak bisa membayar sewa listrik. Lalu mereka tidak bisa menghidupkan mesin pemanas ruangan. Mereka kemudian antre minta bantuan handuk. Gunanya, untuk menutup lubang pintu dan jendela kamarnya, agar udara dingin terhalang masuk.
 
Hal yang senada tampaknya juga terjadi di Singapore. Hal itu pernah saya baca di WA Grup. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kondisi di negara maju seperti ini? Bahwa sektor tersier tetap saja tidak kukuh, kalau tidak ditunjang oleh sektor pertanian yang kuat. Kiranya dapat dibayangkan, kalau tidak ada makanan yang dapat di makan. Mungkin orang-orang bisa mati kelaparan, apalagi di musim dingin seperti ini. 
 
Pengalaman di China juga demikian adanya. Pembangunan industri baja di sana juga gagal, karena tidak didukung dengan sektor pertanian yang tangguh. Kemudian, pola pembangunannya di rubah. Di mana pembangunan nasional di China tetap memperhatikan sektor pertanian dengan sistem insentif terhadap produksi. Sistem komunal ditinggalkan. Sekarang seluruh dunia memandang suksesnya sistem sospol dan ekbang di negara itu.
 
Oh ya, mari kita kembali ke Amerika Serikat. Negara ini tetap saja dipandang sebagai negara adikuasa. Karena luas daerahnya, banyak penduduknya, kekayaan alamnya, dan teknologinya. Mungkin juga karena sistem sospol-nya. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kalau USA “menderita flu”,  maka negara lainnya, pasti paling tidak merasa “badannya meriang”.
 
Kasus tersebut, kini kita rasakan di Indonesia. Ketika harga kedele di USA naik, maka pengrajin tahu-tempe di Indonesia juga merasa kelabakan. Harga kedele di dalam negeri segera juga melonjak. Ketika harganya melompat dari  Rp.7500/kg, menjadi Rp. 10.000/kg, maka pengrajin tahu-tempe langsung menjerit. Mereka menyatakan mogok. Tenaga kerja banyak yang terlempar ke kancah pengagguran. Konsumen juga menjerit, karena harga makanan pokoknya melonjak.
 
Begitulah rasanya, kalau kita sangat tergantung dari produksi pertanian negara lain. Ini baru kasus kedele untuk tahu dan tempe. Bagaimana kalau saatnya yang naik adalah harga tepung terigu, bawang putih, gula, dan beras? Jelaslah, kita sama sekali tidak ada potensi untuk tanaman gandum. Oleh karenanya pemilik pabrik roti akan “berontak”. Untuk komoditas bawang putih, gula, dan beras, tentu saja tidak bisa segera kita produksi. Meskipun kita punya potensi. 
 
Oleh karenanya, penting sekali kita harus segera mengimplementasikan konsep kemandirian pangan. Khususnya, untuk bahan makanan pokok. Caranya, dengan memberikan harga yang layak bagi petani kita. Kalau saja harga kedele terus bisa bertahan Rp. 10.000 atau lebih per kg, maka petani Indonesia akan terangsang untuk ber produksi. Dahulu mereka  tersisih, dan petani tidak mau menanam kedele. Kenapa? Karena harganya dikalahkan oleh harga kedele import (yang ditanam dengan bibit rekayasa genetika).
 
Hal ini berarti bahwa selama ini kita telah membesarkan petani yang ada di luar negeri. Yakni dengan mengimport produk-produknya. Dan kita merasa nyaman dengan harga yang agak murah. Karena kita sudah sangat tergantung, maka saat ini, meski dengan harga yang mahalpun tetap saja kita meng-import. Demi untuk kebutuhan pengrajin dan masyarakat. Sementara itu, untuk bisa menghasilkan kedele, kita memerlukan waktu  tiga bulanan.
 
Karena harga produk pertanian sangat rendah, dan tidak sesuai dengan nilai input yang dipergunakan, maka petani banyak sekali sudah menjual-jual lahan pertaniannya. Di Bali saja, konversi lahan sawah mencapai 2800 ha/tahun. Kiranya dapat dibayangkan, kalau saat ini kita tidak memiliki sawah untuk menanam kedele, padi, bawang putih, dan tebu. Yang ada hanya hutan beton. Lalu, dapatkah kita menanam tanaman yang kita butuhkan? Nah, pada saat seperti itulah kerusuhan sosial akan terjadi.
 
Banyak pengamat yang mengatakan bahwa ada baiknya kita bersiap untuk membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan petani. Petani tidak perlu diberikan subsidi input. Belilah produk mereka dengan harga yang menggairahkan petani. Subsidi kepada petani diberikan secara langsung. Tidak perlu via pabrik pupuk, via pabrik pestisida, via bansos, via hibah, dll. Subsidi input, tampaknya hanya lebih banyak menguntungkan para pengusaha, dan menjaga agar kaum birokrasi memiliki proyek/pekerjaan.***
 
 
*) Penulis, adalah Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar.   
wartawan
Redaksi
Category

Handara dan Komitmen Lingkungan: Pohon, Air, dan Masa Depan Desa Pancasari

balitribune.co.id | Tabanan – Selama hampir 50 tahun, Handara Golf & Resort Bali tumbuh dan berkembang bersama alam dan masyarakat Desa Pancasari di kawasan pegunungan Bedugul.

Sebagai destinasi yang dibangun di tengah lanskap pegunungan, Handara memahami dinamika alam wilayah ini, termasuk pola curah hujan tinggi yang secara alami berpotensi menimbulkan banjir musiman.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitrib une.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.