BALI TRIBUNE - Sidang kasus Narkotika dan psikotropika yang menjerat warga negara Austaralia, Robert Isaac Emmanuel (35), berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Rabu (4/4) kemarin. Dalam sidang kali ini, terdakwa dan Penasehat hukum Edward Firdaus Pangkahila dkk, mengajukan pledoi (nota pembelaan) atas tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan (15 bulan) penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhadi dkk. Majalis hakim diketuai IGN Putra Atmaja terlebih dahulu memberi kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk membacakan pledoinya. Edward Pangkahila menilai tuntutan yang diberikan oleh JPU terhadap kliennya itu terlalu berlebihan. Dengan pertimbangan, bahwa terdakwa merupakan penguna Narkotika multiple yang memerlukan rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan berdasarkan surat assesment No. R/02/XII/Rumkit tanggal 29 Desember 2017 oleh dr IGA Diah Yamini serta surat tempat terdakwa dirawat di Sydney lengkap dengan tanda tangan dokter yang menanganinya. "Bahwa ahli melakukan assesment mengukur dengan ASI untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan Narkotika dan terdakwa mendapat skoring 9 yang artinya terdakwa perlu treatmen dan rehabilitasi rawat Inap," kata Edward. Setelah itu giliran terdakwa Isaac Emmanuel yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya. Terdakwa Isaac Emmanuel yang dibantu Vino Bahari sebagai penerjemah mengaku menyesal atas perbuatannya. Dalam pengakuannya itu, ia mengatakan bahwa sebelum terbang dari Bangkok menuju Bali, dirinya mengkonsumsi Narkotika sehingga ketika membawa barang terlarang itu dalam keadaan tidak bisa berpikir. Pada tuntutan JPU sebelumnya disebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotripika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Karena itu JPU meminta majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untul menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.Dengan permohonan rehab dari pihak terdakwa, setidaknya akan jadi bumerang bagi pihak hakim. Mengingat Ombudsman Perwakilan Bali telah memwarning agar hakim yang memutuskan rehab terhadap dua WNA asing segera di evaluasi. Termasuk pihak JPU nya yang tidak melakukan banding atas putusan itu.