BALI TRIBUNE - Komisi I DPR RI di bawah pimpinan Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra, Rabu (12/12) mengunjungi Kodam IX/Udayana, dan disambut Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, mewakili Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., didampingi para pejabat teras Kodam IX/Udayana, selanjutnya diarahkan ke Ruang Erlangga Makodam IX/Udayana. Pangdam IX/Udayana dalam sambutan dibacakan Kasdam, menyatakan kehadiran Komisi I DPR RI ini merupakan kehormatan bagi warga Kodam IX/Udayana. Diharapkan kedatangan mereka membawa manfaat positif bagi eksistensi Kodam IX/Udayana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Adapun tugas pokok Kodam IX/Udayana, selain mengemban fungsi selaku Kotama Bin, juga melaksanakan penguatan di bidang organisasi dan berbagai macam latihan sesuai dengan kepentingan operasi dan hakekat ancaman serta menata gelar satuan sesuai dengan kepentingan pertahanan negara dalam geografi Bali dan Nusa Tenggara. Dalam fungsi sebagai Kotama Ops, Kodam IX/Udayana selalu menjaga kesiapan kualitas satuan untuk digunakan dalam berbagai operasi milter perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) serta operasi perdamaian dunia. Di mana, kondisi wilayah Kodam IX/Udayana terdiri dari pulau-pulau, dihuni oleh suku bangsa yang berbeda-beda dan adat istiadat yang beraneka ragam, sehingga Kodam IX/Udayana juga mengemban tugas untuk mengamankan wilayah perbatasan negara RI-RDTL dan beberapa pulau terluar (Pulau Batek dan Ndana Rote). Ketua Tim Komisi I DPR RI menjelaskan, selain melaksanakan persidangan setiap tahun, Komisi I juga senantiasa mengadakan kunjungan lapangan. Tujuannya, untuk mengetahui permasalahan di lapangan dan untuk kali ini berkunjungan ke Bali (Kodam IX/Udayana) dan Bogor. Komisi I DPR RI membidangi pertahanan, intelijen, hubungan luar negeri, komunikasi dan informasi, ciber dan sandi negara. “Terkait kunjungan kali ini, kami ingin mengetahui kesiapan alutsista TNI dan upaya Kodam IX/Udayana dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Supiadin AS.
