BALI TRIBUNE - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melakukan inspeksi mendadak (sidak) kesejumlah proyek fisik, Kamis (7/12) kemarin. Beberapa yang dikunjungi diantaranya pembangunan Rumah Jabatan (RJ) Bupati dan Wakil Bupati di areal Puspem Badung, pembangunan SMPN 2 Mengwi.
Sidak langsung dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Wayan Luwir Wiyana. Turut mendampingi kalangan anggota Komisi II yakni I Nyoman Mesir, I Gede Suardika, I Nyoman Oka Widyanta, I Nyoman Dirgayusa, I Nyoman Suka.
Proyek fisik yang dikunjungi pertama adalah pembangunan SMPN 2 Mengwi dengan nilai kontrak mencapai Rp 29 miliar lebih. Lalu berikutnya rombongan bergerak menuju RJ Bupati dan Wakil Bupati di areal Puspem Badung yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp 23,4 miliar lebih.
“Kami lakukan pemantauan langsung ke lapangan ini dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol lembaga dewan terhadap penggunaan ABPD oleh pemerintah. Karena proyek fisik di Badung ini dibiayai dari APBD, kami ingin pastikan pengerjaannya sesuai dengan ketentuan,” kata Luwir Wiana usai sidah kemarin.
Setalah melihat langsung pengerjaan proyek fisik, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan secara kualitas proyek sudah dikerjakan cukup bagus. Namun, hanya dari sisi pengerjaan saja yang perlu mendapat atensi. Apalagi ini sudah mendekati akhir tahun. “Kami tai sampaikan kepada rekanan agar tepat waktu menyelesaikan pengerjaannya, agar tidak kena denda. Syukurlah mereka (pihak rekanan, red) menyatakan siap menyelesaikan sesuai dengan kontrak,” terangnya.
Dengan adanya bencana Gunung Agung, lanjut Luwir Wiana, para wakil rakyat dapat memahami itu. Apalagi material proyek sempat langka. Tetapi aturan tetap harus ditaati. Sebab kalau tidak menaatinya akan ada sanksi.
“Apapun kendalanya, ya itu resiko. Kalau tidak selesai sesuai kontrak, silahkan pemerintah mengambil kebijakan. Kami sifatnya hanya mendorong agar seluruh proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas politisi asal Kuta Selatan tersebut.
Mengingat akhir tahun tinggal menghitung hari, Komisi II pun meminta eksekutif untuk melakukan pendataan terhadap seluruh proyek fisik yang dikerjakan menggunakan uang rakyat. “Mana yang kemungkinan proyeknya molor dan mana yang sudah selesai, kami sudah minta kepada Dinas PUPR,” katanya.
“Intinya kami minta seluruh proyek di Badung itu harus baik dan berkualitas. Biar tidak percuma anggarannya banyak tapi kualitas tidak baik,” pesan Luwir Wiana.ana/adv
