Mangupura, Bali Tribune
Guna memastikan proyek pembangunan gedung sekolah dasar (SD) 5 Jimbaran, Kuta Selatan, Selasa (4/10) jajaran Komisi III dan IV DPRD Badung memantau langsung pelaksanaan proyek tersebut.
Di tempat terpisah, rombongan Komisi III dan IV juga meninjau SD 1 Kedonganan terkait tukar guling aset antara pemkab Badung dengan pihak desa adat.
Dalam kunjungan di dua lokasi itu, wakil rakyat Badung mengaku lega lantaran proses pembangunan berjalan dengan baik. “Kami datang untuk memastikan proyek pembangunan gedung sekolah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kami temukan pembangunan berjalan dengan baik,” kata Ketua Komisi IV AAN Ketut Agus Nadhi Putra.
Anggota Komisi IV yang turut hadir pada kunjungan tersebut diantaranya, I Made Retha, Luh Gede Sri Mediastuti, I Nyoman Gede Wiradana dan I Gusti Anom Gumanti. Kemudian rombongan Komisi III dipimpin I Nyoman Satria dan dihadiri anggotanya seperti; I Ketut Subagia, I Wayan Sandra dan Ni Ketut Suweni.
Lebih lanjut Nadhi Putra menyatakan terus mendorong agar penyelasaian proyek bisa tepat waktu. Pihaknya juga berharap dengan pembangunan gedung yang baru, para siswa dapat belajar dengan baik. “Dengan kondisi gedung yang mendukung, kami berharap siswa dapat belajar dan menerima pelajaran dengan baik,” harap politisi Golkar ini.
Selain itu, salah satu gedung kelas SD 5 Jimbaran juga diusulkan untuk mendapat pembangunan. “Kami juga usulkan salah satu gedung untuk dilakukan pembangunan, dan kami sudah usulkan agar dirancang tahun 2017,” jelas tokoh Kerobokan, Kuta Utara ini.
Terkait rencana tukar guling aset antara Pemkab Badung dengan Desa Adat Kedonganan, kunjungan kemudian dilanjutkan ke SD 1 Kedonganan. Tukar guling tersebut terkait rencana pembangunan gedung SD di atas tanah milik desa adat Kedongan dan lahan Eks SD 1 Kodonganan akan dibangun Wantilan Desa Adat Kedonganan.
Ketua Komisi III, I Nyoman Satria mengatakan, kunjungan tersebut untuk meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Hal itu kata Satria, sesuai permohona pihak desa yang dikirim ke Bupati Badung kemudian disampaikan ke DPRD. “Atas surat itu kami sudah lakukan pembahasan,” kata Satria.
Pada intinya tidak ada masalah, hanya saja kata Politisi PDIP ini perlu dilakukan penelitan kembali dari nilai aset, yang kata Satria menyebutnya sebagai saling menghibahkan ini. “Apakah ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Admintrasi berupa sertifikat juga perlu pembaruan terkait yang akan dihibahkan. Pada intinya kami Komisi III dan IV setuju sambil menunggu sidang paripurna intern untuk persetujuan,” pungkas Satria.
