Diposting : 15 November 2021 20:11
CHA - Bali Tribune
balitribune.co.id | Singaraja - Komisi III DPRD Buleleng meminta bagian Ekbang Pemkab Buleleng agar tidak lagi menambah jumlah pegawai kontrak dan pegawai honor ditahun 2022 mendatang. Komisi III beralasan keterbatasan anggaran menjadi salah satu sebab hingga pemerintah diminta tidak melakukan rekrutmen tenaga kontrak.
Penegasan itu disampaikan Komisi III saat dilakukan Rapat Kerja dipimpin Ketua Komisi III Luh Marleni dengan Bagian Ekbang dan BUMD se Kabupaten Buleleng, Senin (15/11). Anggota Komisi III Wandira Adi mengatakan, keberadaan tenaga kontrak di Bagian Ekbang menyerap anggaran cukup tinggi. Dan itu sangat memberikan beban signifikan pada keuangan daerah. Terlebih data jumlah tenaga kontrak kerap tidak konsisten sering berubah.
“Hari ini kita mendapat laporan ada sebanyak 34 tenaga kontrak pada Bagian Ekbang. Saya harap data itu konsisten dan tidak berubah. Kita sadar keuangan daerah kita banyak sekali terbebani oleh tenaga kontrak. Tenaga kontrak yang ada dimaksimlkan biar tidak setiap tahun selalu bertambah,” kata Wandira.
Menurutnya, Bagian Ekbang diposting pagu anggaran di tahun 2022 sebesar Rp 1,5 miliar. Sebanyak Rp 1,1 miliar habis untuk membayar honor tenaga kontrak. Anggaran yang tersisa menurutnya, tidak akan mencukupi untuk dialokasikan pada kegiatan lain.
”Kita ingatkan agar tidak ada lagi penambahan (tenaga kontrak). Jika nanti ada penambahan pagu anggaran untuk tidak gunakan merekrut tenaga kontrak, cukupkan yang sudah ada,” tegasnya.
Sementara itu, pada Rapat Kerja Komisi III sejumlah mitra komisi tersebut hadir, diantaranya, Kabag Ekbang Sekda Buleleng, PD Pasar, Perumda Tirta Hita Buleleng, Perumda Swatantra dan PD. BPR Bank Buleleng 45.
Sementara, Ketua Komisi III Luh Marleni mengaku memberikan apresiasi terhadap kinerja beberapa BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng. Diantaranya Perumda Tirta Hita Buleleng yang dianggap memliki kinerja baik. Dalam laporannya, tahun 2021 sebanyak 10 program strategis telah dijalankan sesuai tupoksi dengan proyeksi laba bersih sebesar Rp 10 miliar lebih dan telah mendapatkan penilaian kinerja terbaik dari pemerintah pusat. Selain itu, setoran ke PAD pada tahun 2021 sebanyak Rp 4,8 miliar dari target Rp 6 miliar.
Tidak hanya itu, tahun 2022 Perumda Tirta Hita Buleleng mengagendakan 15 program strategis dengan laba bersih diproyeksikan sebesar Rp. 11.5 miliar lebih. Komisi III menilai, apa yang sudah dijalankan selama ini agar bisa ditingkatkan lagi kedepannya dan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Buleleng.
”Soal rencana kenaikan tarif, kami minta jajaran menagement Perumda Tirta Hita Buleleng mengkaji ulang untuk disesuaikan dengan tingkat inflasi dan jumlah pelanggan serta harus didahului dengan keputusan Bupati Buleleng,” ujarnya.
Sedangkan untuk Perumda Swantra, Luh Marleni mengatakan, perusahaan daerah ini telah mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.Ia berharap ditahun 2022 perusahaan dengan beragam unit usaha ini bisa meningkatkan kinerja sehingga pendapatan dapat digenjot ke angka maksimal.
