BALI TRIBUNE - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung pada tahun ajaran baru 2018/2019 telah menambah satu SMP Negeri baru di Kecamatan Abiansemal. Ketua Komisi III DPRD Badung, I Putu Alit Yandita pun mengapresiasi penambahan tersebut karena dianggap, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan penerimaan siswa baru di tingkat SMP di Kecamatan Abiansemal. Alit Yandinata mengatakan, DED terkait pembangunan SMP N 5 Abiansemal tersebut sudah dirancang dan disiapkan di perubahan 2018. Pembangunan fisiknya akan dilaksanakan di induk 2019. "Tahun ini sudah dilakukan rekrutment. Siswa untuk sementara akan ditempatkan di SD Gerih. Untuk pendaftarannya dileading sectori oleh SMP N 3 Abiansemal," ujar anggota dewan Dapil Abiansemal tersebut, Senin (2/6). Dengan adanya lima SMP Negeri dengan ditambah SMP Swasta di Kecamatan Abiansemal lanjutnya, maka secara otomatis pertumbuhan siswa SMA semakin banyak. Sedangkan, jumlah SMA Negeri di Kecamatan Abiansemal hanya satu. "Ini yang membuat orang tua murid setiap tahun resah terus. Kita sangat membutuhkan paling tidak lagi satu SMA di Abiansemal," katanya. Terkait permasalahan tersebut, pihaknya mengharapkan agar pihak Provinsi mempercepat permohonan Kabupaten Badung untuk penambahan SMA Negeri di Kecamatan Abiansemal dengan adanya aset provinsi di Abiansemal. "Sehingga, Pemerintah Kabupaten Badung bisa merancang DED nya, dan di induk kita merancang infrastrukturnya direalisasikan di 2019. Setelah itu kita hibahkan ke Provinsi karena SMA adalah kewenangan provinsi," ujarnya. Selain itu yang menjadi pertanyaan kata Alit Yandinata terkait penerimaan siswa baru di tingkat SMA, mengapa hanya lima persen diberikan kuota untuk jalur prestasi. Jika diperkecil, maka siswa yang berprestasi tidak akan terakomodir. Jika berbicara terkait zonasi, maka masyarakat terdekatlah yang harusnya lebih diprioritaskan. "Misalnya seperti di SMA 1 Abiansemal zonanya bisa ke Ubud karena memang jaraknya berdekatan. Itu yang harus di evaluasi. Kami harapkan masyarakat terdekatlah yang harus diutamakan terlebih dahulu," pintanya. Pihaknya di Komisi III DPRD Badung yang berwenang di bidang anggaran mengharapkan, agar hal tersebut benar-benar diperhatikan. "Kami kan bergerak di bidang anggaran. Jika tidak dirancang sekarang, maka terus akan menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Badung," tukasnya.