BALI TRIBUNE -  Bali merupakan wilayah yang sangat kecil. Bali tidak memiliki sumber daya alam sebagai potensi yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).  Sejalan dengan itu, kondisi fiskal Bali sangat rendah atau jauh dari kebutuhan yang memadai. Ini tentu sulit dalam mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang di Pulau Dewata.  Hal ini disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali, I Komang Nova Sewi Putra, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Renon, Denpasar, Selasa (9/10).  "Kondisi fiskal yang sangat rendah ini tercermin dalam APBD Provinsi Bali, yaitu besaran PAD dari berbagai sumber dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan," kata Komang Nova.  Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali, menurut dia, sebagian besar masih mengandalkan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil. Akibatnya, banyak pembangunan di Bali yang belum ditangani maksimal.  "Kondisi fiskal yang sangat rendah ini juga mengakibatkan pemerintah daerah Bali tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, pembangunan sarana dan prasarana, serta pembangunan infrastruktur secara terintegrasi," tegas Komang Nova, yang juga anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali.  Mencermati kondisi ini, kata politikus Partai Demokrat asal Buleleng itu, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar Pemprov Bali lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi sumber - sumber pendapatan baru. Namun, hal tersebut jangan sampai membebankan masyarakat.  Hal tak jauh berbeda disampaikan  Kadek Nuartana, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali. Nuartana mempertanyakan kiat - kiat Gubernur Bali Wayan Koster, dalam mendapatkan sumber dana terkait kondisi fiskal daerah ini.  "Terkait kondisi fiskal yang masih sangat minim ini, bagaimana Saudara Gubernur mendapatkan sumber dana untuk membiayai APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019? Apalagi besaran APBD Provinsi Bali menurun, dengan memperhatikan kondisi fiskal yang ada," tanya Nuartana.