balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPD PDIP Provinsi Bali I Wayan Koster meminta agar dalang dan pelaku pembakaran bendera PDIP tanggal 24 Juni lalu ditindak tegas. Sebagai negara hukum, menurut dia, tidak boleh ada tindakan buruk seperti itu di negeri ini.
"Tidak boleh ada orang yang mempunyai perilaku buruk seperti itu di Indonesia. Kalau ada yang seperti itu, maka harus ditindak tegas. Pelaku dan dalangnya harus ditindak dengan tegas,” ujar Koster, usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6).
Terkait kasus tersebut, pihaknya mendukung penuh upaya yang ditempuh PDIP di Polda Metro Jaya. Dukungan salah satunya dengan melaporkan kasus ini serentak di Bali. Laporan dilakukan DPD PDIP Provinsi Bali ke Polda Bali, sementara DPC PDIP se-Bali masing-masing melapor ke Polres.
"Kita melapor agar di Pulau Dewata tidak terjadi hal serupa," jelas mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI ini.
Koster yang juga Gubernur Bali ini membantah bahwa laporan serentak tersebut dilakukan atas instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, laporan dilakukan di Bali murni atas perintahnya selaku Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.
"Perintah dari saya sebagai pimpinan partai di Bali, karena ada pihak yang telah membakar bendera PDIP sebagai simbolnya partai. Juga melecehkan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Koster.
Ditemui secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDIP Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama sangat menyayangkan peristiwa ini. Menurut dia, apabila alasan pembakaran bendera tersebut memang hendak mengkritisi atau menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila, maka semestinya disampaikan dengan argumentasi soal dasar penolakannya. Harus pula memberikan solusinya.
Pancasila, demikian Adi Wiryatama yang juga Ketua DPRD Provinsi Bali ini, merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Karena itu, mantan bupati Tabanan ini pun mengaku sangat geram saat PDIP dikaitkan dengan partai komunis. “Tahu PDIP nggak? Kalau belum tahu, jangan ngomong,” ujarnya.
Soal pelaporan serentak di Bali, diakui Adi Wiryatama merupakan upaya untuk menegakkan undang-undang dan pilar-pilar demokrasi. “Kita ingin aparat menindak oknum yang melakukan hal-hal yang merusak tatanan demokrasi dan tatanan NKRI ini,” pungkas Adi Wiryatama, yang juga mantan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali.
