Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KPPN Denpasar Evaluasi Kinerja Satker

Teddy

BALI TRIBUNE - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar Kamis (18/10) di kantor setempat melakukan evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan Satker berkinerja terbaik triwulan III tahun 2018 dan sosialisasi Per-13/PB/2018 serta strategi peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kabag Umum KPPN Wilayah Bali, Muhammad Yasin mengatakan, umumnya dari triwulan ke triwulan kinerja satuan kerja (Satker) di Denpasar mengalami peningkatan yang cukup bagus. "Dari pantauan kami di Kanwil, kinerja Satker naik terus. Artinya pengelola keuangan dimasing-masing Satker sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang. Jadi sudah mulai responsifnya pengelola keuangan. Apapun yang disampaikan baik aturan oleh KPPN sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya," terang Yasin. Para Satker dinilai berdasarkan 12 komponen penyerapan anggaran, salah satu komponen ada yang berbobot 20 persen, 10 persen, 5 persen. "Itulah bobot yang paling tinggi di dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Itupun berbasis aplikasi, jadi tidak bisa direkayasa lagi," jelasnya. Sementara itu, Kepala KPPN Denpasar, Teddy memaparkan, penilaian evaluasi kinerja Satker ini diambil berdasarkan variabel-variabel pengukuran di dalam IKPA. Setiap triwulan, masing-masing Satker diberikan target penyerapan anggaran yang harus dipenuhi oleh. "Triwulan III kemarin minimal 60 persen. Ketika dia (Satker) memenuhi target penyerapannya 60 persen itu, dia mendapatkan nilai bobot dapat 100 poinnya," sebutnya. Terkait penilaian evaluasi kinerja Satker kata dia dilakukan setiap akhir triwulan. "Kita tarik data IKPA yang sudah disajikan dalam OMSPA-Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara. Di situ akan muncul nilai IKPA dari seluruh Satker mitra kerja KPPN Denpasar," beber Teddy. Juara-juara saat ini diberikan kepada Satker yang dibedakan menjadi tiga kategori salah satunya, Satker kewenangan kantor pusat dan daerah ada pagu besar, menengah dan kecil. "Jadi yang juara-juara sekarang ini adalah terbaik di pagu besar, menengah dan kecil untuk IKPA-nya," imbuhnya. Dia membeberkan, dari total anggaran APBN yang dialokasikan untuk KPPN Denpasar yakni Rp 9,1 triliun, hingga triwulan III terserap diseluruh Satker wilayah kerja Denpasar sekitar Rp 6,06 triliun (66,61 persen). "Itu artinya sudah diatas target 60 persen. Klu dibandingkan triwulan III tahun lalu cuma terserap 61 persen. Artinya dibandingkan tahun lalu, tahun ini ada perbaikan pernyerapan anggaran APBN," katanya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.