BALI TRIBUNE - Disela pemberian penghargaan atas kinerja terbaik bagi Satuan Kerja (satker) wilayah KPPN Denpasar, Kepala DJPB Provinsi Bali, Dedi Sopandi yang didampingi Kepala KPPN Denpasar, Teddy  Dedi menyampaikan, kegiatan ini  rutin dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN per triwulan melaksanakan evaluasi penyerapan PAGU/Anggaran.

Dikatakan Dedi ada 11 kiteria yang dinilai dalam setiap evaluasi diantaranya, penyerapan dana, rekonsiliasi, penyelesaian tagihan yang mana ketika timbul tagihan kepada KPPN sudah harus disampaikan 17 hari sebelumnya. Dari pagu Rp 11,14 triliun seluruh Bali, yang tersalur hingga triwulan pertama baru mencapai 22, 42 persen atau Rp 2, 49 triliun. Dari tiga KPPN (Denpasar, Singaraja, Amlapura) serapan yang paling besa masih didominasi Denpasar.

Salah satu indikator berhasilnya pembangunan yaitu terserapnya anggaran secara penuh dan terselesaikannya proyek tepat waktu. "Fungsi dari lancarnya serapan dana APBN  ini yaitu untuk menstimulus percepatan pertumbuham perekonomian," ujar Dedi, di Denpasar, Rabu (25/4) sembari berujar akibat serapan ini akan menimbulkan pula multiplayer effek terhadap masyarakat.

Dalam kesempatan ini Dedi juga meluruskan berita soal penggunaan kartu kredit yang digunakan pemerintah dalam hal pembayaran. Kartu kredit yang digunakan pemerintah dikatakan sebagai bagian daripada persediaan. Dimana ada pembayaran langsung dan tidak langsung.

Langsung,  artinya pembayaran langsung dari kas negara, sedangkan yang tidak langsung melalui perbankan yang diajak  kerjasama melalui penggunaan kartu kredit dan sejenisnya dalam jumlah tertentu namanya  persediaan. "Bayangkan saja kalau di Denpasar aja ada 300 bendahara, kalau semua pegang uang kas (idol) bagaimana jadinya. Nah ini digantikan dengan digunakannya Kartu Kredit Pemerintah," tukasnya sembari berujar untuk operasional kantor dibatasi hanya Rp 50 juta, sedangkan perjalanan kantor Rp 20 juta. "Jadi pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas akan terjamin dan tidak terhambat," imbuhnya.

Sedangkan untuk mengurangi rekapitulasi biaya beban kartu kredit seperti biaya bunga dan biaya administrasi tahunan, pemerintah akan melunasi biaya yang ditanggung sebelum jatuh tempo, sedangkam untuk biaya adminstrasi tahunan pemerintah telah bekerjasama dengan bank BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. "Dalam MoU ii disebutkan pemerintah dibenaskan dari biaya administrasi tahunan atas penggunaan kartu kredit yang digunakan pemerintah," jelasnya.

Dari tempat yang sama Kepala KPPN Denpasar, Teddy menjelaskan pula untuk wilayah KPPN Denpasar hingga triwulan pertama 2018 Pagu yang dikelola kurang lebih Rp 8.85 Triliun dan  serapannya mencapai 21,81 persen. "Jika dibandingkan denga  rata rata nasional Denpasar  masih lebih baik dibanding nasional yang baru mencapai 17,16 persen di triwulan pertama 2018," ucapnya.

Namun demikian senafas dengan apa yang disampaikan Ka Kanwil DJPB Bali, diakui posisi belanja modal terhitung masih rendah atau sekitar 9,94 persen dari pagu Rp 1, 786 T. "Kami mencermati saat ini belanja modal masih dalam posisi uang muka atau tahapan proses lelang. Diharapkan dalam triwulan dua target serapan 40 persen  secara nasional bisa dicapai," pungkasnya.