BALI TRIBUNE - Sistem pelayanan di RSUD Singaraja belakangan menjadi sorotan. Bahkan, salah satu butir rekomendasi DPRD Buleleng terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Buleleng 2012-2017 juga menyoal layanan kesehatan yang dianggap belum maksimal dan diminta menjadi perhatian Pemerintah Buleleng.
Atas dasar itu Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Adi Purnawijaya bersama Komisi IV melakukan sidak sekaligus kunjungan ke RSUD Singaraja, Selasa (6/6) siang. Kedatangan mereka diterima Dirut RSUD Buleleng, dr. Gede Wiartana, bersama jajarannya.
Selama di rumah sakit plat merah itu, dewan melakukan cross chek atas keseluruhan sistem pelayanan medis yang selama ini dikeluhkan masyarakat.Bahkan, Komisi IV sempat dialog dengan pasien terkait layanan rumah sakit sekaligus sambil meninjau peralatan medis rumah sakit.
Made Adi Purnawijaya mengatakan,sidak Dewan itu merupakan respon laporan warga yang kerap mengeluhkan pelayanan di RSUD Singaraja. Dan hal itu, menurutnya, menjadi bagian dari 31 butir rekomendasi DPRD Buleleng terhadap LKPJ akhir masa jabatan Bupati 2012-2017.
“Kami ingin melihat perubahan layanan di rumah sakit setelah sebelumnya banyak mendapat keluhan. Yang terbanyak keluhan ada di UGD unit terdepan dalam menerima pasien serta visite dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan,” ujar Adi Purnawijaya.
Tidak hanya soal layanan, pihaknya juga meminta klarifikasi adanya laporan yang menyebutkan pelayanan dokter residen yang kurang bagus dalam melayani masyarakat. “Di tempat ini (RSUD Singaraja,red) selain sidak kami juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui kendala terkait layanan. Contohnya, di ruang Mahotama sewa kamar cukup tinggi Rp 700 ribu namun layanan dianggap kurang. Saya cek sudah bagus,” imbuhnya.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Gede Wisnaya Wisna mengaku kehadirannya di RSUD Singaraja untuk mencari tahu langsung terkait pelayanan yang dikeluhkan masyarakat. Terutama sikap para staf administrasi dan medis yang dianggap kurang maksimal. “Kewajiban kami meneruskan aspirasi masyarakat. Nah, kami datang ke sini (RSUD) untuk itu dan hasilnya untuk kebaikan bersama,” jelasnya.
Sementara Dirut RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana menyampaikan, pihak RSUD Singaraja dalam memberikan pelayanan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Kendati demikian, dokter yang rendah hati ini mengaku berterima kasih atas masukan itu dan berjanji akan memperbaiki serta melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan.
“Kami lakukan survei indeks kepuasan masyarakat, hasilnya 97 persen meneyatakan puas. Memang tidak bisa 100 persen bisa memuaskan. Kalau di atas 80 persen puas, itu sudah baik. Tapi, kami tetap perhatikan keluhan-keluhan, untuk perbaikan ke depan,” ucapnya.
Disinggung terkait visite dokter itu, kata Wiartana, hal ini dikarenakan dokter spesialis yang ada di RSUD Buleleng sangat minim. Wiartana mengaku, sudah melakukan upaya perekrutan tenaga kontrak bagi dokter spesialis, dengan iming-iming gaji Rp10 juta per bulan. Namun nyatanya, RSUD Buleleng masih kesulitan mencari.
“Kami terkendala minimnya dokter spesialis. Kalaupun ada, banyak yang bekerja di rumah sakit swasta. Untuk solusinya kami sudah bersurat ke Fakultas Kedokteran Unud untuk tambahan tenaga kontrak. Untuk catatan gaji terbesar di Bali bisa di cek sampai Rp 10 juta per bulan tapi kami tetap saja susah mencari dokter karena semua menumpuk di Bali selatan,” tandasnya.
