BALI TRIBUNE - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali menyatakan, dari sisi kinerja penyerapan anggaran di Pulau Dewata relatif baik, bahkan di atas nasional, di mana penyerapan anggaran Bali mencapai 64 persen, sementara capaian rata-rata nasional hanya 60 persen.

Demikian diungkapkan Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali, Made Cana Armaya, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar, Teddy, di aula Gedung Keuangan Negara, Renon, Denpasar, Rabu (11/10).

Untuk saat ini, jika dilihat dari sisi penerimaan  pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp7,5 triliun atau sesuai capaian nasional pada triwulan III 2017, yaitu 60 persen. “Tugas kami memastikan adanya kelancaraan dari pelaksaan serapan anggaran yang  terdiri dari anggaran belanja maupun penerimaan. Sehingga penerimaan ini bisa membiayai pembelanjaaan yang telah dialokasikan dalam domumen atau sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),” ujarnya.

Berbicara anggaran dan penyerapannya di Bali sampai saat ini berjalan dengan baik. Anggaran Bali untuk belanja kementerian lembaga dari budget atau pagu mencapai Rp8,8 triliun dan realisasi penyerapan mencapai Rp5,7 triliun atau 64,7 persen, yang berarti masih tersisa dana anggaran Rp3,1 triliun. "Sementara dana transfer daerah atau dana desa dari pagu Rp1,41 triliun terelasisasi Rp1,040 triliun atau 73, 68 persen. Itu dari sisi belanja,” ucapnya.

Sedangkan dari sisi penerimaan yang diterima di wilayah Bali dengan tidak memperhitungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai Rp7,5 triliun, terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak “Bila dibandingkan tahun lalu, pencapaian 2017 ini tidak jauh berbeda, hanya mengalami kenaikan tipis, namun menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana rata-rata penyerapan nasional 60 persen, sedangkan di Bali 64 persen,” tegasnya.

Ia optimis dengan adanya perbaikan, ke depannya hasil di setiap daerah akan kian merata setiap triwulannya. Untuk itu pihaknya melakukan sosialisasi PER-12/PB/2017, PMK 80/PMK.05/2017, PMK 85/PMK.05/2017, PMK 10/PMK.02/2017 dan PMK 99/PMK.05/2017 serta launching aplikasi Sistem Manajemen Pantauan Antrian (Simpati 037) KPPN Denpasar.

”Dengan sosialisasi ini diharapkan sebagai langkah strategis menghadapi akhir anggaran 2017 yang tinggal dua setengah bulan lagi. Selain itu, diharapkan satuan kerja (satker) tidak lagi mengalami hambatan pelaksanaan dipa yang waktunya tinggal beberapa bulan ini,” katanya.

Teddy menambahkan, beberapa kendala yang kerap dihadapi satker dalam serapan anggaran, yaitu dari SDM satker, pasalnya terkadang dalam perjalanan melaksanakan anggaranterjadi pergantian operator dan ini membutuhkan waktu lagi untuk mengedukasi mereka. Disamping itu, dalam proses pelelangan, pengumpulan formulir oleh satker agak terlambat,padahal dipa dasar anggaran sudah diserahkan setiap akhir tahun, namun proses lelang baru dilakukan pada triwulan II, bahkan akhir semester I. “Upaya yang dilakukan pada 2017 ini. yaitu dirilis lebih awal, biasanya untuk Oktober sudah dirilis pada September,” jelasnya.