Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lindungi Petani Perlu Adanya Proteksi dari Pemerintah

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Santosa.

balitribune.co.id | BangliBerbicara masalah ketahanan pangan tidak bisa lepas dari proteksi pemerintah kepada petani dalam upaya untuk membantu petani menghadapi pemasalahan.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa saat rapat kerja antara Komisi III DPRD Bangli dengan Dinas PUPR Perkim Bangli dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli pada Jumat (17/1).

Menurut anggota dewan dari Frkasi Golkar ini, kepedulian pemerintah terhadap petani masih minim. Buktinya kerap terjadi ketika panen raya justru harga anjlok dan petani alami kerugian. Selain itu banyak saluran irigasi yang rusak.

“Di sini perlu peran pemerintah dalam upaya melindungi petani mulai dari hulu sampai hilir,” ungkpanya.

Berbicara masalah ketahanan pangan, perlu adanya subsidi bagi petani. Subsidi bisa dalam bentuk bantuan bibit dan pupuk serta membantu petani dalam pemasaran hasil pertanian. Selain itu, Santosa juga menyinggung masalah serbuan lalat khususnya di Kintamani yang belum ditangani secara kongkrit. Jika dibiarkan berlarut-larut akan mengancam dunia pariwisata Kintamani yang saat ini sedang berkembang pesat.

”Pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menuntaskan masalah ini bila perlu menggandeng pihak ke tiga. Jangan sekadar wacana saja,” tegasnya.

Kepala Dinas PKP Bangli I Wayan Sarma mengatakan, berbicara proteksi pemerintah terhadap petani telah dilakukan yakni di tahun 2024, pemerintah daerahmengalokasikan anggaran untuk bantuan bibit.

”Pemerintah pusat juga memberikan subsidi untuk pemenuhan pupuk organik bagi petani,” jelasnya. 

Tujuan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk menjaga agar harga pupuk di pasar tidak memberatkan petani, sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksinya. Sementara masalah penanganan lalat, kata Wayan Sarma, pemicu serbuan lalat adalah penggunaan limbah ternak (kotoran ayam) secara langsung oleh petani untuk pupuk.

Menangani permasalahan ini, pihaknya sempat melakukan bintek dengan menggandeng beberapa kelompok tani namun hasilnya belum efektif.

”Kami memilki rencana akan menggandeng akademisi dari Perguruan Tinggi untuk mencari solusi mengatasi serbuan lalat yang terjadi,” jelas Wayan Sarma.

wartawan
SAM

Gegara Puntung Rokok, Dua Hektare Kawasan Hutan Gunung Batur Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Kebakaran melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2026) sore. Setidaknya  dua hektare kawasan hutan hangus terbakar. Kuat dugaan kebakaran dipicu puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan. 

Baca Selengkapnya icon click

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.