balitribune.co.id | Mangupura - Mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengunjungi DPRD Badung, Senin (8/1).
Dalam kunjungan ini Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta didampingi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda DPRD Badung, I Gusti Made Putra Kencana ditugaskan untuk menerima. Dalam kesempatan tersebut diharapkan hasil dari kunjungan memberikan manfaat bagi para mahasiswa.
Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta mengatakan, dari kunjungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah ada beberapa masukan pertanyaan yang disampaikan. Tentunya hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas dari anggota dewan.
“Kami berdua ditugaskan oleh Ketua DPRD Badung untuk menerima kunjungan dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini sangat bagus sekali bagi kami karena banyak masukan dan banyak pertanyaan,” ujar Thomas.
Menurutnya, pertanyaan yang disampaikan terkait penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Ada juga yang mempertanyakan terkait kontrol terhadap anggota dewan. “Kami sudah sampaikan terkait adanya Badan Kehormatan, sehingga sudah cukup jelas. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan kami bisa sampaikan fungsi controlling dan budgeting,” ungkapnya.
Thomas pun berharap hasil dari kunjungan ini para mahasiswa dapat mendalami tugas-tugas dari legislatif. Sehingga nantinya ada mahasiswa yang tertarik menjadi ASN, anggota dewan dan lainnya. “Ilmu Pemerintahan ini sifatnya luas sekali, jadi mereka bisa terjun ke dunia usaha, apalagi nanti ada yang bisa masuk ke legislatif sebagai anggota dewan, ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka,” ucapnya.
Sementara Perwakilan UMY, Prof. Ulung Pribadi menyatakan, kunjungan ini bersama 85 mahasiswa untuk mengetahui secara reel jalannya pemerintahan, sepertj pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Sebab mahasiswa ini telah mengetahui konsep di bangku perkuliahan .
“Kami juga sangat mengharapkan mahasiswa betul-betul tahu fungsi legislating atau pembentukan Perda itu seperti apa, kemudian budgeting, membahas bersama dengan eksekutif, OPD itu tentang menentukan rencana dan anggaran kegiatan masing-masing OPD. Dan juga fungsi kontroling, bagaimana DPRD itu mengawasi dari Perda yang telah dibuat bersama antara bupati dan DPRD,” paparnya.
