balitribune.co.id | Denpasar - Program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang digulirkan pemerintah sejak awal 2025 terus mengalami penyempurnaan. Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardani, SE., MM., M.Kes., menegaskan bahwa program ini masih dalam tahap evaluasi agar implementasinya semakin optimal dan merata di seluruh daerah, termasuk Bali.
“Program ini sedang disempurnakan. Data dan sistemnya masih terus diperbaiki sebelum nantinya dibuka lebih luas,” ujar Tutuik saat ditemui di Rumah Aspirasi, Kamis (30/4/2026).
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, MGB telah menggelontorkan dana besar ke daerah. Di Bali saja, perputaran anggaran pada Januari 2025 tercatat mencapai sekitar Rp1,39 triliun. Angka ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok kecil. Tak hanya menyasar pemenuhan gizi, program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 228 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Bali, melayani sekitar 462.139 penerima manfaat dari kalangan peserta didik, serta 30.275 penerima non-peserta didik seperti balita.
"Selain itu, program ini juga menyerap sekitar 11.786 tenaga kerja melalui dapur-dapur penyedia makanan. “Ini bukan sekadar program makan, tapi juga menggerakkan ekonomi desa. Petani, peternak, dan nelayan sekarang punya pasar yang jelas karena hasil produksinya langsung diserap,” jelasnya.
Menurut Tutik, kehadiran dapur MGB telah memotong rantai distribusi yang selama ini membebani produsen di desa. Jika sebelumnya mereka harus menjual hasil panen ke pasar dengan risiko tidak laku, kini produk mereka langsung dibeli oleh pengelola dapur. Namun, ia mengakui program ini belum sepenuhnya merata. Dari kebutuhan sekitar 400 SPPG di Bali, saat ini baru terealisasi 228 unit. Kondisi ini memicu potensi kecemburuan sosial di masyarakat yang belum tersentuh program.
“Masih banyak wilayah yang belum terlayani. Ini jadi tantangan ke depan agar distribusinya lebih adil,” katanya.
Selain pemerataan, tantangan lain juga datang dari faktor geografis dan infrastruktur, terutama di wilayah seperti Nusa Penida. Kondisi jalan yang sempit dan rusak, keterbatasan air bersih, hingga gangguan hama seperti monyet menjadi kendala dalam pengembangan pertanian dan distribusi bahan pangan. Tutik juga mendorong adanya sinergi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mengarahkan pelatihan kerja ke sektor pertanian modern. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar karena mampu menyerap hingga 40 persen tenaga kerja.
“Anak muda harus didorong kembali ke desa dengan keterampilan pertanian modern. Kalau ini berhasil, ketahanan pangan kita bisa kuat tanpa bergantung pada impor,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai pola pelatihan kerja juga perlu diubah. Program job fair dinilai kurang efektif dan sebaiknya diganti dengan sistem magang yang lebih fokus pada peningkatan keterampilan praktis. Dalam aspek edukasi, MGB juga diharapkan mampu mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Program ini mendorong konsumsi makanan sehat dan bergizi, bukan makanan instan yang cenderung minim nutrisi.
“Gemuk itu belum tentu sehat. Yang penting adalah asupan gizinya seimbang,” ujarnya.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Tutik menegaskan bahwa program MGB menunjukkan dampak positif yang signifikan, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Ke depan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dan investasi dapur. Pemerintah, kata dia, akan menyewa fasilitas yang disiapkan masyarakat, sehingga tercipta model gotong royong dalam pelaksanaan program.
“Ini program besar yang butuh waktu untuk sempurna. Tapi manfaatnya sudah mulai dirasakan nyata oleh masyarakat,” pungkasnya.
