Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Massa Tuntut AWK Diberhentikan

Bali Tribune/ DEMO AWK – Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Renon Denpasar. Sedangkan di Klungkung ribuan warga Nusa Penida juga melakukan aksi serupa di Monumen Puputan Klungkung menuntut AWK diberhentikan.
Balitribune.co.id | Semarapura - Warga Nusa Penida memenuhi janjinya. Ribuan massa tampak menyemut di Kota Semarapura untuk menggelar aksi damai di Monumen Puputan Klungkung, Selasa (3/11). Mereka menuntut Anggota DPD RI dari Bali Sri Gusti Ngurah Aryaweda Karna (AWK) diberhentikan sebagai senator.
  
Dari rencana awal sekitar 800 orang yang bakal ikut aksi damai ini namun rupanya  lebih dari seribu orang memadati jantung Kota Semarapura itu.
 
Suasana hiruk pikuk oleh kerumunan massa menentang AWK, tidak saja terjadi di Kota Semarapura. Di seputaran Renon Denpasar tepatnya di depan Kantor DPD RI Perwakilan Bali, massa juga tampak tumpah ruah sembari mengacun-acungkan poster berbagai tulisan mengkritisi AWK.
 
Di Klungkung, dengan menggunakan bus milik Polri, massa diangkut dari Pelabuhan Kusamba menuju pusat kota. Demi lancarnya unjuk rasa dan demi ketertiban Klungkung, tampak ikut mengawal dan mengamankan aksi ini Kapolres Klungkung AKBP Bima Arya Viyasa.
 
“Kita kerahkan sekitar 500 personel dan mobil water canon disiagakan, termasuk personel backup dari Polres Karangasem, Gianyar serta dibantu pecalang Kota Semarapura. Kita sudah arahkan massa untuk tidak sampai lewat ke Denpasar karena kita minta perwakilan nanti menyerahkan surat mosi tidak percaya pada bupati,” ujar Kapolres AKBP Bima Arya Viyasa.
 
Setelah sempat long march dari Lapangan Puputan Klungkung menuju Monumen Puputan Klungkung, massa selanjutnya berorasi dikomando Korlap penyarikan Desa adat Kecamatan Nusa Penida Wayan Sukla, yang sebelumnya sempat  mengarahkan peserta unjuk rasa massa Nusa Penida agar menyampaikan aspirasi aksi damai bukan anarkis demi Klungkung yang aman.
 
Sukla dalam orasinya menyampaikan  tiga hal. Pertama, menyatakan mosi tidak percaya kepada Arya Weda Karna (AWK) selaku anggota DPD  RI wakil Bali. Kedua, mendesak BK DPD memberhentikan Arya Weda Karna dari DPD, dan ketiga mempolisikan Arya Weda Karna yang sudah menghina simbol-simbol dan kepercayaan masyarakat Nusa Penida.
 
Massa yang menyampaikan aspirasinya seraya  membawa beberapa poster bertuliskan antara lain, “Turunkan AWK, Mulutmu Harimaumu, Semeton Nusa Penida Bersatu Turunkan AWK, AWK Tidak Layak Jadi DPD, Sungguh Kami Merasa Resah, Kami Benci AWK, Kami Percaya Leluhur, AWK  99, 99 Buduh dan Nyem, Kami Mengecam AWK, AWK Telah Menistakan Agama Hindu,Penjarakan AWK”.
 
Sementara dalam orasinya yang menggelora, Ketua Forum Perbekel Nusa Penida Ketut Gde Arjaya  secara tegas  mengecam mulut harimau AWK yang telah menghina sesuhunan Dalem Ped dengan kalimat Mahluk.  Dirinya juga memandang sebelah mata tudingan bahwa hanya seglintir warga Nusa Penida tidak setuju dengan dirinya, jika perlu seluruh warga Nusa Penida akan diturunkan jika persoalan penghinaan AWK ini tidak tuntas.
 
“Menyebut sesuhunan Ide Betare Ped dengan kalimat Mahkluk, ini jelas-jelas sangat menghina leluhur kami di Nusa Penida,” ujar Ketut Gede Arya.
 
Sedangkan Orasi wakil dari generasi muda Nusa Penida Kadek Gde Canser mengatakan dirinya siap melanjutkan aksi yang lebih besar jika nanti aspirasi ini tidak berlanjut seperti diharapkan.
 
Kordinator aksi Penyarikan Wayan Sukla di akhir aksi kemudian menyerahkan surat aspirasi pengunjuk rasa kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta.
 
Sementara itu Bupati Klungkung Nyoman Suwirta siap menyampaikan aspirasi masyarakat Nusa Penida ke jalur formal. Selain Bupati Nyoman Suwirta dan Kapolres AKBP Biima Arya Viyasa, juga hadir Dandim 1610 Klungkung Letkol Czi Paulus Joni Simbolon.
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Kejari Tabanan Geledah Kantor Diskes Terkait Dugaan Korupsi Minyak

balitribune.co.id I Tabanan - Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) setempat pada Senin (10/8/2026). 

Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan minum tahun anggaran 2023-2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkab Tabanan Minta Kelonggaran

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa transisi terkait aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya ini dilakukan melalui surat resmi serta kajian teknis yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakuda) untuk mengantisipasi dampak fiskal pada APBD 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabel Optik Semrawut, Kominfosanti Tegur Pemilik Jaringan

balitribune.co.id I Singaraja - Para  pemilik jaringan kabel optik atau internet di Buleleng kembali mendapat sorotan. Ini setelah beberapa kasus mencuat akibat keberadaan kabel yang terpasang sembarangan. Bahkan nyaris membuat celaka setelah pengendara sepeda motor terjatuh akibat lehernya terlilit kabel yang melintang di salah satu ruas jalan di Kota Singaraja.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Website Pemkab Badung Diretas, Sempat Muncul Iklan Obat Aborsi dan Judi Online

balitribune.co.id I Mangupura - Dua website yang menggunakan subdomain resmi Pemerintah Kabupaten Badung mengalami serangan deface. Tampilan situs yang semestinya digunakan untuk menyajikan informasi pemerintahan justru diubah menjadi iklan obat aborsi dan judi online.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.