BALI TRIBUNE - Komisi I DPRD Badung yang dikomando Wayan Suyasa, S.H., Rabu (8/11) kemarin, menggelar rapat kerja (raker) dengan sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) di Badung. Tujuannya, untuk mematangkan program dan kegiatan sebelum APBD induk 2018 disahkan.
Raker dipimpin Ketua Komisi I Wayan Suyasa didampingi Wakil Ketua Gusti Anom Gumati serta sejumlah anggota seperti Made Sudarmaja, Made Ponda Wirawan, Made Oka Suadnyana serta Nyoman Ardana. Dari pihak OPD hadir Kepala BPM PTSP Made Agus Aryawan, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Wayan Kristiani, Kadis Infokom Weda Darmaja, Kepala Kesbangpol Linmas Nyoman Suendi, wakil dari Kepala BKD SDM, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Nyoman Soka, Kabag Tapem AA Wardika serta Kabag Hukum Komang Budi Argawa.
Menurut Suyasa, sebelum pengesahan APBD induk 2018, raker komisi di DPRD dengan OPD teknis wajib dilakukan. Tujuannya, tentu saja untuk mematangkan program dan kegiatan yang dirancang OPD. “Ini merupakan langkah yang benar sebelum APBD disahkan,” katanya.
Selain mematangkan program, ujar politisi Partai Golkar asal Penarungan tersebut, raker bertujuan untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan setiap program. “Di sini ada kemungkinan penambahan anggaran atau sebaliknya akan ada rasionalisasi anggaran,” tegasnya.
Satu lagi, tegas Suyasa, raker bertujuan untuk melihat program-program mendesak namun masuk waiting list. Jika memang program tersebut mendesak dan menyangkut pelayanan kepada publik atau masyarakat umum, Komisi I siap memfasilitasi sehingga program tersebut bisa dianggarkan atau tidak masuk waiting list.
Kepala BPM PTSP Agus Aryawan mengusulkan pembangunan lounge menuju mall pelayanan publik. Tempat ini, katanya, nantinya bisa menampung seluruh OPD yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan termasuk instansi vertikal yang ada. “Program ini sudah masuk dalam anggaran 2018,” ujarnya tanpa menyebut nominal anggaran yang dibutuhkan.
Sementara Infokom, ujar Weda Darmaja, mengusulkan pemasangan CCTV di seputar Puspem Badung dan RS Mangusada Kapal. Selain CCTV, pihaknya juga mengusulkan pemasangan wifi di 986 hotspot meliputi seluruh banjar, SD, puskesmas pembantu, desa dan kecamatan.
Pihaknya juga memerlukan tenaga profesional yang mampu mengoperasikan IT dalam Badung Command Centre sebagai penjabaran Badung smart city. Pihaknya memerlukan sedikitnya 3 tenaga profesional di bidang IT.
Sementara terkait e-kinerja, pihaknya merancang sidik jari online dengan anggaran Rp 10 miliar lebih. “Namun program ini masih dalam waiting list,” katanya.
Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kata Kristiani, memerlukan ruang baca yang representatif serta penambahan armada perpustakaan keliling. Untuk arsip, pihaknya mengusulkan penambahan ruangan staf untuk mengolah arsip-arsip yang masuk. Satpol PP pada 2018 mengajukan penambahan personel serta pengadaan pakaian kerja. Selain itu, pihaknya juga menganggarkan hingga Rp 2 miliar untuk penganyaran di sejumlah pura.
Sementara di Bagian Tapem, Kabag AA Wardika merancang pada 2018, semua tapal batas desa di Badung diatur dalam perbup. Biaya yang diajukan mencapai Rp 2 miliar. Selain tapal batas, katanya, pihaknya juga mengusulkan alas hak atas tanah yang tak tercover Prona dengan anggaran Rp 9 miliar.
Wakil Ketua Komisi I Gusti Anom Gumanti banyak menyoroti soal kinerja Satpol PP dalam hal penertiban gepeng di Kuta. Dia melihat pengembalian ke tempat asal sangat tidak efektif karena sangat berpeluang gepeng tersebut akan kembali lagi. “Karena itu, Satpol PP perlu koordinasi dengan Dinas Sosial, program apa yang harus dibuat. Bisa kunker ke Surabaya mengenai penyelesaian gepeng ini,” katanya.
Soal CCTV, katanya, Kominfo perlu memberikan prioritas di daerah-daerah wisata. Dia juga minta CCTV ini bisa meng-cover tiap jengkap wilayah sehingga tidak ada yang tidak ter-cover.
Anggota Komisi I lainnya Ponda Wirawan menyoroti kinerja BKD dan SDM Badung yang dinilai lambat menjatuhkan sanksi terhadap pelaku SK bodong. “Perlu segera dituntaskan karena menyangkut wibawa pemkab,” tegasnya
