balitribune.co.id | Nusantara - Wajah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai berubah. Istana Garuda tidak lagi berdiri sendirian. Kompleks kementerian, hunian, fasilitas publik dan kawasan lembaga negara perlahan membentuk sebuah pusat pemerintahan baru. Di tengah proses itulah Bank Indonesia mulai menempatkan fondasi kelembagaannya.

Kehadiran Bank Indonesia (BI) di IKN karena itu bukan sekadar soal gedung. Ketika pemerintahan bergerak dan aktivitas ekonomi mulai tumbuh, akan muncul kebutuhan terhadap sistem pembayaran, stabilitas ekonomi dan infrastruktur keuangan yang mampu menopang kota baru tersebut.

Di sini peran BI mulai tampak. Sebagai bank sentral, BI memiliki mandat di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Karena itu, kehadiran BI di IKN memiliki arti lebih luas daripada sekadar menyediakan kantor bagi pegawainya.

BI sendiri sejak awal menempatkan pembangunan kantor di IKN sebagai bagian dari kesiapan menjalankan tugas dan fungsi bank sentral di ibu kota negara. Dalam penjelasan BI saat "groundbreaking" pada 2023, keberadaan kantor tersebut diharapkan mendekatkan BI dengan pemerintah dan lembaga lain sehingga koordinasi kebijakan di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dapat dilakukan secara lebih optimal. Tentu dengan perspektif tersebut, pembangunan fasilitas BI di IKN dapat dilihat sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur kelembagaan ekonomi.

Jika jalan merupakan infrastruktur yang memungkinkan orang dan barang bergerak, maka sistem pembayaran merupakan salah satu infrastruktur yang memungkinkan kegiatan ekonomi bertransaksi. Dan ketika IKN semakin ramai, transaksi itu akan semakin kompleks. Salah satu wujud kehadiran tersebut adalah "Kawasan Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI)" atau Gedung Bank Indonesia Nusantara. Kompleks ini berada di KIPP IKN, di kawasan yang juga menjadi lokasi berbagai lembaga negara.

BI memperoleh alokasi lahan sekitar 7,03 hektare untuk pembangunan kompleks perkantoran tersebut. Desainnya menggabungkan konsep "iconic and futuristic", "smart and green building", sekaligus diselaraskan dengan konsep "smart forest city" yang menjadi arah pembangunan IKN. Desain kompleks mengangkat bentuk Garuda sebagai simbol negara sekaligus merepresentasikan filosofi BI sebagai penjaga stabilitas makroekonomi.

Tetapi, yang lebih penting dari bentuk bangunannya adalah fungsi yang berada di baliknya. KOPERBI menjadi bagian dari kesiapan BI menjalankan tugasnya di pusat pemerintahan baru. Di dalam kompleks tersebut disiapkan berbagai fasilitas pendukung operasional, termasuk ruang rapat, auditorium dan pusat data. Dengan demikian, KOPERBI bukan sekadar gedung kantor baru. Ia merupakan salah satu simpul kelembagaan dalam ekosistem pemerintahan dan ekonomi IKN. Selain kompleks perkantoran, keberadaan "Sekretariat Bersama BI di IKN" menjadi bagian lain yang tidak kalah penting.

Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Renold Asri, Jumat (2/10) menjelaskan keberadaan Sekretariat Bersama berkaitan dengan tugas yang diberikan Kantor Pusat BI untuk mendukung aktivitas dan komunikasi BI di kawasan IKN.

“Kami mengharapkan dengan kunjungan ke Kantor Sekretariat Bersama Bank Indonesia ini dapat memberikan gambaran kepada wartawan-wartawan Bali bagaimana pembentukan Kantor Sekretariat Kerja Bersama itu secara fungsi dan tupoksinya seperti apa,” kata Renold. 

Menurut dia, Sekretariat Bersama juga berfungsi mendukung komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di kawasan IKN. Fungsi koordinasi tersebut penting karena pembangunan ibu kota baru melibatkan banyak institusi. Pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, Otorita IKN, pemerintah daerah, investor, perbankan, dunia usaha hingga masyarakat akan menjadi bagian dari ekosistem yang terus berkembang.

BI tidak bekerja sendirian dalam ekosistem tersebut. Namun, posisinya sebagai bank sentral membuat fungsi koordinasi kebijakan ekonomi dan sistem pembayaran menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan ekosistem tersebut.

Ketika membicarakan pembangunan IKN, yang terlihat biasanya adalah gedung, jalan dan infrastruktur fisik. Padahal, ada infrastruktur lain yang tidak selalu terlihat tetapi menentukan kelancaran aktivitas ekonomi "sistem pembayaran". Pegawai membeli kebutuhan sehari-hari. Restoran menerima pembayaran. Pelaku UMKM menjual produknya. Hotel menerima tamu. Investor melakukan transaksi. Pemerintah membayar berbagai kebutuhan. Semua membutuhkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan dapat diandalkan. Di sinilah transformasi sistem pembayaran BI menjadi relevan dengan arah pembangunan IKN sebagai kota cerdas.

BI saat ini terus mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran dan konektivitas pembayaran, termasuk melalui QRIS serta penguatan BI-FAST. Pada 2026, BI juga memperluas agenda konektivitas pembayaran lintas negara melalui keterlibatan dalam proyek Nexus. Bagi IKN yang ingin membangun ekosistem kota cerdas, digitalisasi pembayaran dapat menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi sehari-hari.

Yang menarik, perkembangan IKN juga mulai membuka ruang bagi ekonomi lokal. Otorita IKN bersama BI dan OJK pada Juni 2026 menggelar program penguatan UMKM dan *business matching* pembiayaan bagi pelaku usaha di wilayah IKN dan Penajam Paser Utara. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan dan akses pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi IKN tidak hanya dibangun untuk investor besar. UMKM lokal juga perlu masuk ke dalam rantai ekonomi yang terbentuk.

Dengan begitu, kehadiran BI dapat dilihat dari beberapa lapisan sekaligus - kelembagaan, koordinasi, sistem pembayaran, digitalisasi, inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi.

Semua lapisan itu pada akhirnya bermuara pada satu kebutuhan: memastikan pertumbuhan aktivitas ekonomi di IKN ditopang sistem yang memadai.

Bagi wartawan, perubahan tersebut membawa tantangan baru. Pemberitaan tentang IKN tidak cukup hanya menghitung berapa gedung yang telah selesai atau berapa persen progres konstruksinya.

Sebetulnya Ada pertanyaan yang lebih besar - bagaimana kota tersebut akan hidup, siapa yang menggerakkan ekonominya, bagaimana investasi masuk, bagaimana UMKM tumbuh, bagaimana transaksi berlangsung, dan bagaimana lembaga-lembaga ekonomi menjalankan fungsinya. Karena itu, Renold menilai wartawan perlu memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai isu ekonomi dan kebijakan.

“Kami menyadari bahwa tugas-tugas Bank Indonesia masih banyak yang belum dipahami secara detail oleh masyarakat luas. Karena itu, kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi rekan-rekan media untuk terus menyosialisasikan peran bank sentral,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan di tengah perubahan teknologi jurnalistik. Media kini tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga mampu memberikan konteks di tengah banjir informasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Bagi wartawan Bali yang mengunjungi IKN dalam rangkaian "Capacity Building Sobat Media BI Bali 2026", perkembangan tersebut memberikan perspektif bahwa ibu kota baru Indonesia sedang memasuki babak berbeda.

IKN memang masih berupa kota yang sedang dibangun. Tetapi di antara gedung, jalan dan kawasan hijau yang terus berkembang, sebuah ekosistem pemerintahan dan ekonomi mulai dibentuk.

Dan di balik pembangunan fisik itu, Bank Indonesia sedang menyiapkan bagian yang tidak selalu terlihat - fondasi moneter, sistem pembayaran, koordinasi dan infrastruktur kelembagaan yang dibutuhkan agar aktivitas ekonomi di ibu kota baru dapat berjalan.

Karena pada akhirnya, sebuah ibu kota tidak hanya membutuhkan gedung untuk bekerja. Ia membutuhkan sistem ekonomi yang membuat kota tersebut dapat hidup.