BALI TRIBUNE - Ada sebangsa mahkluk malang bernama 'rakyat'. Demi kemaslahatan umum, daulat yang melekat pada dirinya, dilimpahkan kepada organ-organ politik, terutama yang memegang cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden sebagai Kepala Eksekutif dan Badan-badan perwakilan (DPR/DPRD, DPD/Daerah) sebagai representasi rakyat (Legislatif) kemudian memikul tugas mengelola negara bersama cabang kekuasaan lainnya. Rakyat yang seharusnya menjadi tuan atas mereka malah cenderung menjadi penonton. Selama sepekan, tontonan yang disuguhkan kepada rakyat adalah manuver partai politik (Parpol) dalam merebut kekuasaan di level nasional (Presiden dan Wakil Presiden). Di panggung depan, semua yang dipertontonkan tampak tertata rapi, dengan embel-embel demi kepentingan bangsa dan negara. Parpol yang sudah terbelah dalam dua koalisi, menampilkan figur pilihan (Capres-Cawapres) yang akan berkontestasi merebut kedua jabatan tersebut. Hiruk pikuk itu mulai diisi dengan deklarasi, pawai, pendaftaran Cawapres-Cawapres dan kemarin sudah mulai membentuk tim pemenangan. Tim ini secara terkonsentrasi bakal bekerja meyakinkan rakyat tentang keunggulan figur pilihannya. Ruang publik tanah air meriah dengan pemunculan elit parpol kedua kubu di media massa. Yang dilontarkan hanya seputar keunggulan Capres-Cawapres usungan mereka dan kekuatan penopangnya. Mereka saling silang suara mirip suasana di seputar ring tinju. Para pendamping masing-masing petinju, memuji keunggulan kubunya guna memprovokasi dan menekan mental lawan. Hampir tidak ada atau sedikit sekali informasi tentang mengapa pemilihan pemimpin bangsa harus melalui proses demikian, apa manfaat dan pelajaran politik dari rivalitas ini, termasuk Pilpres yang menjadi puncaknya. Rakyat, yang tidak mendapat suguhan informasi edukatif seperti itu, ikut larut bahkan turut berenang dalam lautan kompetisi sebagaimana dilakukan oleh parpol koalisi pemerintah dan oposisi. Ruang publik seperti panggung baku hantam. Nuansa saling menjatuhkan juga kental terasa. Jagad maya dipenuhi narasi saling menjatuhkan. Ada yang mengungkit kisah dan aib masa lalu lawan dengan dukungan data yang sumir, seakan-akan benar terjadi, demi mempermalukan lawan di ruang maya. Ada juga yang memobilisasi Ormas/kelompok untuk menyerang dengan dasar isu. Aksi ini dibalas lawan dengan pola yang sama. Nalar jernih publik yang hampa dengan ilmu politik putih, terkotori oleh narasi-narasi itu. Pilpres dipersepsikan sebagai ajang perang saudara. Padahal, mandat yang diberikan kepada pejabat publik dan lembaga politik untuk mengurus negeri, mestinya dijadikan alat untuk menyuguhkan informasi sehat dan menghibur pemilik kedaulatan. Bahwa ini adalah pesta demokrasi yang untuk mencapainya harus melalui lomba, bukan tanding. Dan, lomba itu dimaksudkan untuk menyajikan keunggulan seperti menggelar menu di meja makan, agar para pemilik hajat memilih yang terbaik. Sebenarnya, ketika melepas daulat kepada penyelenggara negara, yang diharapkan rakyat adalah ada progres peningkatan kualitas keadilan dan kemakmuran. Karena itu yang menjadi tujuan negara. Untuk mencapainya, rakyat harus dilibatkan secara aktif di segala bidang kehidupan bangsa. Politik yang dimainkan adalah politik kebangsaan yang teduh, mendidik rakyat untuk tahu hak dan kewajibannya terhadap negara. Politik tidak semata-semata bergelut dengan intrik, konflik dan saling menjatuhkan. Ruang sosial kita wajib diisi dengan kesadaran dan aktivitas kemanusiaan yang menumbuhkan semangat solidaritas. Sektor ekonomi kerakyatan dengan bersendikan keadilan sosial harus digenjot, sehingga tidak justru menimbulkan disparitas yang semakin lebar. Rakyat dilibatkan dengan berbagai progragram partisipasi, tidak hanya menjadi kedok kaum elit untuk menciptakan citra personal atau kelompoknya. Ini adalah konsekuensi negara demokrasi, sekaligus manifestasi kesadaran akan jasa rakyat yang telah meneken kontrak berdirinya negara bangsa yang berdaulat. Rakyat, meminjam statemen AA Gym, bukan sekedar pendorong mobil, yang kalau mobilnya sudah jalan, rakyat ditinggalkan. Faktanya, daulat rakyat telah disia-siakan oleh banyak pemegang mandat. Menyedihkan memang, namun kita tak kuasa memotong mata rantai kompetisi yang syarat dengan intrik, konflik dan saling menjatuhkan ini. Kita hanya menangisi nasib mereka, sang pemilik kedaulatan, sambil berusaha sebisa mungkin untuk menyadarkan aktor politik bahwa rakyat membutuhkan rivalitas yang sehat, bukan saling menjatuhkan.
