BALI TRIBUNE - Sebanyak 1.149 pegawai Pemerintah Kota Denpasar menjalani tes urine di Kantor Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Senin (16/10). Tes urine ini dilakukan untuk pencegahan penggunaan obat terlarang di kalangan pegawai Pemkot Denpasar.
Tes urine yang dilakukan terhadap seribu lebih pegawai Pemkot Denpasar ini dilakukan secara mendadak. Petugas secara mendadak mendatangi ruangan-ruangan di Sekretariat Daerah Kota Denpasar tersebut, sehingga tidak memberikan celah pada pegawai untuk “kucing-kucingan” dengan petugas BNN.
“Kami dari Pemerintah Kota Denpasar sangat konsisten untuk turut mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat termasuk di lingkungan pegawai. Untuk itu kami menggandeng BNN Kota Denpasar untuk melakukan tes urine,” ujar Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, A.A Ngurah Rai Iswara, di sela-sela tes urine kemarin.
Ia berharap dengan dilakukannya tes urine di lingkungan pegawai Pemkot Denpasar diharapkan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Lebih lanjut Rai Iswara menambahkan tes orine akan terus berlanjut sehingga seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar dilakukan tes urine. “Kami berharap tes urine di lingkungan pegawai Pemkot Denpasar ini dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan seperti penggunaan obat terlarang,” ujarnya.
Kabid Bina Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Denpasar IB Eka Putra menambahkan kegiatan tes urine yang dilaksanakan dilingkungan pegawai Pemerintah Kota Denpasar merupakan tindak lanjut dari sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan selama ini. Kedepannya sosialisasi yang dilakukan akan terus berlanjut sampai semua pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar telah mendapatkan tes urine.
Kepala BNN Kota Denpasar I Wayan Gede Suwahyu mengatakan tes urine ini sebagai langkah antisipasi pengunaan obat terlarang di lingkungan pegawai. “Ini pertama kali pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan tes urine di lingkungan pegawainya,” ujar Suwahyu.
Terlebih lagi kegiatan ini merupakan agenda dari Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan dengan menggandeng BNN Kota Denpasar. Menurutnya dalam mencegah penggunaan obat terlarang semua pihak harus terlibat tidak bisa hanya dilakukan oleh BNN. Dengan keterlibatan Pemerintah Kota Denpasar diharapkan penyalahgunaan obat terlarang samakin dapat dicegah.
Dalam kesempatan tersebut Suwahyu menyampaikan hasil tes urine yang dilakukan tidak ditemukan pegawai yang menggunakan obat terlarang. Ini mengindikasikan kesadaran terhadap bahaya obat-obat terlarang. Mengingat dampak terhadap penggunaan obat terlarang seperti narkoba dan zat adiktif lainnya dapat merusak kehidupan. “Kami harapkan kegiatan semacam ini dapat memotivasi pemerintah daerah lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat terlarang,” harapnya.
