BALI TRIBUNE - Idealnya, media sosial (medsos) dan institusi pembentuk pendapat umum lainnya, termasuk opinion leader, bertugas mentransmisikan politik pedagogi pada publik. Bukan sebaliknta menjadi "kompor gas." Demikian kata Rocky Gerung. Jadi diskursus politik kita itu perlu mengbstraksikan hal-hal sederhana menjadi bernilai dan punya bobot ide. Bukan bersama-sama parpol mengeksploitasi "emosi publik" dengan tujuan margin elektabilitas. Faktanya, lembaga pembentuk pendapat umum dan opinion leader, malah sibuk mengelola kegaduhan. Kepentingannya cuma rating terkerek. Mem-blow up kegaduhan. Politik jadi riuh begitu. Dari istilah Sontolyo yang dihcapkan Jokowi hingga soal Boyolali yang disampaikan Prabowo. Padahal, baik Jokowi maupun Prabowo tidak pernah bermaksud menciptakan kegaduhan dengan kata-kata itu. Istilah Burhanudin Mutadi, pengamat politik yang juga direktur riset ini, tak mungkin seorang Capres berniat menyakiti hati pemilihnya justru di masa kampanye. Yang menciptakan kegaduhan adalah orang atau kelompok yang sengaja memanfaatkan media untuk menggelembungkan isu itu. Kapan rakyat dibikin cerdas dengan publikasi media yang mendidik. Kapan media itu memberikan insight dengan memberitakan hal-hal yang besar dengan bahasa rakyat yang renyah dan gampang dicerna? Kan begini, rakyat itu perlu tahu, hal-hal yang rumit. Tugas media adalah memeras yang rumit-rumit itu; hingga intisarinya menjadi renyah dan mudah dikunya-kunya publik hingga masuk ke dalam tempurung kepalanya. Yang saya takutkan, media termasuk medsos dan opinion leader tak mampu mengelola demikian. Lalu mengambil hal yang enteng dan remeh temeh menjadi suatu ulasan. Dibikinnya seolah-olah serius; padahal ecek-ecek. Coba bayangkan, bagaimana tidak cerdas kita, yang diulas media itu polemik politiknya, tapi jarang mempolemikkan inti soal; kedelai impor. Negara agraris yang doyan kedelai impor. Padahal, produksi kedelai kita itu menurun. Berdasarkan data ekspor Kementan Amerika 16/8/2018, mereka ekspor kacang kedelai ke Indonesia mencapai 2,34 juta ton. Volume ekspor kacang kedelai AS ke Indonesia mencapai 5,15% bila dibandingkan periode yang sama 2018 sebesar 2,22 juta ton. Apa artinya? Artinya produksi kedelai dalam negeri tak mencukupi kebutuhan domestik. Artinya; tidak penting mengelola angle politik Sontoloyo dan Boyolali. Pokok soal itu, ada pada, kenapa produksi kacang kedelai Indonesia menurun? Padahal, dari dekat, banyak soal besar. Kuartal III 2018, banyak hal yang perlu digarisbawahi. BPS mengumumkan, kuartal III 2018, pertmbuhan ekonomi terkoreksi, atau tumbuh 5,17 % year one year (Yoy). Turun bila dibandingkan periode yang sama di posisi 5,27%. Apa artinya, semua belanja ambisius yang dilakukan pemerintahan Jokowi, belum menyasar pada sumber-sumber penggenjot pertumbuhan ekonomi. Belanja infrastruktur yang menyedot APBN hingga sekitar Rp.300-an triliun; juga belum ampuh menggenjot pertumbuhan ekonomi. Memang, hasilnya akan dirasakan 10 atau 20 tahun ke depan, tapi dalam proses pengerjaannya; diharapkan mampu membuka kesempatan kerja. Kalau kesempatan kerja tercipta; berdampak pada daya beli. Konsumsi rumah tangga meningkat dan hal tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kan di TV, Jokowi bilang, kalau belanja sudah masif “ekonomi tumbuh meroket,” sembari lima jarinya ditonggak ke langit. Memang, konsumsi rumah tangga pada kuartal III ini tumbuh 5,01% bila dibandingkan pada periode yang 2017 sebesar 4,93 %. Namun jika kita lihat data, kuartal sebelumnya justru konsumsi RT lebih baik, yakni berada pada 5,14%. Meski konsumsi RT tumbuh 5,01 % pada kuartal III 2018, namun harus dilihat jeli, konsumsi rumah tangga ini dari mana sumber kontribusinya? Apakah datang dari kelas menengah ke atas yang beli barang-barang mewah, atau dari masyarakat miskin yang tinggal di desa. Hal ini terkonfirmasi dengan data BPS 2018. Memang jumlah pengangguran kita turun 5,13% dari sebelumnya 5,70%. Turun 0,57%. Namun jumlah penurunan itu terkonsentrasi di kota. Hal itu bisa dilihat, dimana, pengangguran di kota turun dari 6,79% menjadi 6,45%. Turun 0,33%. Sebaliknya, pengangguran terbuka di desa justru naik menjadi 4,04% dari 4,01%. Meningkat 0,03%. Sebagai catatan, pengangguran terbuka ini sebagai indikator yang digunakan BPS untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Padahal, pemerintah juga melalui dana desa, gencar menyalurkan cash for work (dana padat karya) di sejumlah daerah dalam rengka menggenjot daya beli. Maksud saya, kalau pengangguran terbuka di desa itu masih tinggi, artinya orang di desa itu susah cari pekerjaan. Dengan demikian, daya beli mereka juga rendah. Hal itu juga berdampak pada tingkat konsumsi terhadap kebutuhan sehari-hari. Artinya, konsumsi RT ini masih terkonsentrasi pada masyarakat kelas menengah ke atas yang mayoritas hidup di perkotaan. Sekali-kali, cara bernegara atau berpolitik juga perlu dilihat dari mulut. Bagaimana standar bahasa kemanusiaan yang digunakan dalam cara berpolitik dan bernegara. Agar komunikasi politik tidak mengesankan kekerasan verbal. Tidak mengesankan penindasan, intimidasi, arogan, culas, bengis dan membunuh karakter sesama.
