BALI TRIBUNE - Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (6/12). Event ini diikuti 500 anggota delegasi dari 91 negara, dan 7 organisasi internasional sebagai peninjau.

Menlu menegaskan, BDF kali ini sama seperti BDF sebelumnya, yakni sebagai forum bertukar pengalaman dan saling belajar. “Kita sengaja memakai format lama untuk diskusi secara interaksi. Selama 10 tahun pertama BDF telah berkontribusi, mempromosikan nilai-nila demokrasi. Indonesia terus berupaya menghilangkan ketimpangan dan mereduksi kesenjangan sosial,” ujarnya.

Pada forum bertema “Democrazy for Prosperity”, yakni demokrasi yang membangun kesejahteraan untuk semua orang, Menlu Retno mengatakan, untuk pertama kalinya BDF menghadirkan pelaku usaha dalam membangun kesejahteraan.

“Kita sadar adanya tantangan baru, di mana demokrasi menjjadi alat untuk mereduksi kesenjangan bagi semua orang. Demokrasi memberi kesempatan untuk kemajuan ekonomi politik secara seimbang,” ujarnya dalam pertemuan yang diwarnai gempa Lombok 5,7 SR itu.

Diskusi dalam dua hari ini akan digunakan untuk melihat bagaimana demokrasi membangun kesejahteraan untuk semua tanpa mengurangi sifat keberlanjutan dari pembangunan ekonomi tersebut. Untuk memperdalam pembahasan, dihadirkan pula para akademisi yang akan mencoba menjawab subtema “making democatic institution and inclusive prosperity sustainable and technology inovation and the future prosperity”.

Pada BDF tahun ini diselenggarakan secara paralel Bali Democarzy Student Conference (BDFC) ke-2 dan Bali Civil Society and Media Forum (BCSF). Tujuannya agar pembahasan demokrasi dilakukan secara inklusif dan komprehensif dari sudut pandang beragam, yang melibatkan kaum muda.

Menurut Retno, kunci suksesnya demokrasi adalah inklusifitas. “Inti demokrasi adalah inklusifitas, dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang. Tidak ada yang dimarjinalkan, karena kohesi sosial terbentuk untuk kesejahetraan bagi semua orang. Karena tidak ada demokrasi di suatu negara yang tidak rentan terhadap kemunduran dan keberlangsungan demokrasi harus terus dipertahankan melalui saling belajar,” tegasnya.

Secara terpisah, Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G, SIP., mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah akan mempertaruhkan segalanya untuk dapat memberikan jaminan keamanan serta mempertahankan kehormatan dan kepercayaan yang diberikan dengan berbagai upaya, agar pelaksanaan BDF ke-11 kali ini dapat berjalan lancar dan sukses.

Terkait hal ini, Kodam IX/Udayana bekerja sama dengan Polda Bali, Pemprov Bali dan unsur pengamanan terkait lainnya melaksanakan pengamanan secara proporsional sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan, mulai dari pengamanan kedatangan para delegasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pengamanan di sepanjang rute yang dilewati para delegasi sampai di Nusa Dua. Termasuk pengamanan laut dan udara yang melibatkan beberapa alutsista TNI untuk menjamin pelaksanaan pengamanan ini terlaksana dengan baik.