Gianyar, Bali Tribune
Usai menyerap aspirasi masyarakat di dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan forum konsultasi publik, Pemkab Gianyar menggelar Musrenbang Daerah Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar tahun 2016 di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (29/3).
Wakil Bupati (Wabup) Gianyar Made Mahayastra membuka pelaksanaan Musrenbangda, didampingi Wakil Ketua DPRD Gianyar Ketut Jata, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra. Dihadiri anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, dan jajaran terkait lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar Made Wisnu Wijaya mengatakan, keluaran dari Musrenbangda RKPD tahun 2016 yaitu, RKPD tahun 2017 yang menjadi acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Gianyar tahun 2017, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2017 dalam rangka menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017. ”Sasarannya keterpaduan di berbagai bidang pembangunan,” ucap dia.
Wisnu menjelaskan, jumlah usulan kegiatan yang telah disampaikan seluruh SKPD Pemkab Gianyar tahun 2017, sebesar Rp 1.521.591.492.381,30 (Rp 1,5 trilyun lebih). Dengan rincian, bidang aparatur dan pemerintahan umum plafon usulan Rp 160 milyar lebih, bidang ekonomi dengan plafon usulan Rp 76 miliar lebih, bidang infrastuktur dengan plafon usulan Rp 943 milyar lebih, dan bidang kesejahteraan sosial dan kebudayaan dengan plafon usulan sebesar Rp 340 miliar lebih.
Wabup Gianyar Made Mahayastra mengatakan, program Pemkab Gianyar mendatang tetap memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Tentu tidak berarti mengesampingkan sektor lainnya. Kedua bidang tersebut terlihat sangat urgent. Sebab, permintaan tenaga kerja di bidang itu selalu penuh setiap tahunnya. ”Saya mengharapkan ke depannya, Gianyar menjadi yang terdepan di bidang kesehatan dan pendidikan dari segala aspek,” ucapnya.
Wabup Mahayastra mengungkapkan, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dalam Musrenbangda kerap timbul masalah dan perdebatan antar pemangku kepentingan desa dan SKPD terkait. Hal itu bukan berarti SKPD bekerja tidak professional, namun disebabkan keterbatasan anggaran. Bagaimana tidak, nyaris seluruh aspirasi dan apa yang diajukan masyarakat, komponen desa, kecamatan, dan DPRD dijaring secara luas. ”Jadinya SKPD kewalahan, dan lebih banyak usulan tercoret, ketimbang diluluskan,” kata pejabat asal Melinggih, Payangan itu. “Banyak Kades kerap mengeluh, menganggap Musrembang sebuah kegiatan yang sia-sia. Mereka tidak sadar, dari sekian usulan, pasti ada yang telah masuk dan menjadi program kebijakan Pemkab Gianyar,”imbuh Agus,-sapaan Mahayastra.
Khusus Bappeda, kata Wabup, diharapkan dapat menyosialisasikan pelbagai program prioritas pembangunan Pemkab Gianyar dengan baik kepada masyarakat desa. Agar nantinya mereka dapat mengerti, bahwa Pemkab Gianyar berkomitmen penuh menyerap seluruh aspirasi masyarakat. ”Penting agar masyarakat tidak salah paham,” ucapnya.
Mantan ketua DPRD Gianyar dua periode itu menekankan terhadap SKPD, untuk mengutamakan pembangunan jangka panjang. Tidak melulu mengacu terhadap penjaringan usulan tingkat desa. Pasalnya, aspirasi tingkat tersebut hanya akan menghasilkan, paling jauh pembangunan jangka menengah. ”Munculkan saja ide besar saudara,” ujar Mahayastra di hadapan Kepala SKPD yang hadir.
