BALI TRIBUNE - Kelompok nelayan Serangan, Denpasar Selatan mendatangi gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (17/9). Kedatangan para nelayan ini untuk "mesadu" terkait nasib kelompok nelayan Serangan setelah kawasan lahan Pantai Utara Pulau Serangan, diakui oleh pengelola kawasan Bali Turtle Island Development (BTID).
Kehadiran kelompok nelayan kali ini didampingi DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Propinsi Bali.
Rombongan yang dipimpin Ketua DPD HNSI Propinsi Bali I Nengah Manumudita diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Mandira didampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar Eko Supriadi beserta anggota komisi III DPRD lainya .
Perwakilan Kelompok Nelayan Serangan I Wayan Loka menyampaikan, kondisi di kawasan Pesisir Selatan , mengalami banyak masalah. Dikatakan, saat ini bagi Insan nelayan sangat terancam , bakal tidak bisa menambatkan perahu, lantaran pesisir Pantai Utara Serangan dimana akses bagi nelayan otomatis akan dikelola BTID.
Lanjut dia, besok (hari ini Selasa 18/9-red), pihak BTID rencananya akan melaksanakan Upacara Ngeruak , terkait pembukaan mulut kanal, di Pantai Utara pulau Serangan." Kita sudah beraudiensi dengan Walikota, dimana BTID akan membuka kanal, mereka ngotot karena telah mengantongi izin baik izin prinsip maupun amdal, izin ini agak aneh , apabila Kanal ini dibuka maka habislah kelangsungan masyarakat nelayan ," sesal Loka.
Loka memberikan alternatif atau opsi, pihak nelayan menuntut memberikan akses seperti jembatan, atau kanal itu dibelokan ke selatan . " Ada dua opsi yang kami tawarkan, kalau toh kanal itu dibuka, pihak pengelola harus membuatkan jembatan, untuk akses nelayan menambatkan perahu serta menuju lokasi Melasti , opsi kedua, jangan membuka kanal, melainkan membelokan kanal ke arah selatan, sehingga akses ke pantai yang selama ini sudah digunakan masyarakat tidak hilang, " ungkapnya.
Untuk itu, Loka berharap kepada anggota Dewan agar segera turun ke lapangan , melihat kondisi saat ini. " Kami berharap dewan kota segera ke lapangan, disana pantai Utara Serangan, juga terdapat tempat Melasti, bagaimana kalau tetap ngotot kanal itu dibuka dan menutup akses Melasti serta masyarakat umum , kemana masyarakat Serangan melakukan Melasti, untuk itu para anggota dewan terhormat bisa melakukan intervensi mengenai permasalahan ini," tegas Loka.
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Wandira didampingi Ketua Komisi III Eko Supriadi menegaskan terkait masalah wilayah pengembangan seperti Pelabuhan Benoa dan Pulau Serangan, sampai detik ini belum bisa melakukan tindakan apapun di kawasan tersebut " Hal ini karena , kita sedang membahas Perda RTRW, termasuk masalah wilayah pengembangan , Pelabuhan Benoa dan Pulau Serangan sedang konsentrasi untuk pembahasannya," kata Wandira.
Untuk itu, saran Wandira, agar masyarakat di Serangan tetap kondusif, jangan melakukan tindakan - tindakan yang lebih mengarah kepada kekerasan. "Inikan Perdanya sedang dalam pembahasan , untuk itu masyarakat Serangan agar tetap tenang, jangan melakukan tindakan anarkis, karena yang menjawab terkait masalah peruntukan di kedua wilayah itu, akan berhadapan dengan Perda RTRW," ungkapnya.
Sementara itu, I Nengah Manumudita selaku ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HNSI) Propinsi Bali menegaska agar pemerintah kota segera menanggapi keluhan serta ancaman yang dialami nelayan di Serangan. Salah satunya, implementasi dikeluarkannya Perda Nomor 11 tahun 2017 Propinsi Bali tentang Bendega bisa diakomodir menjadi Perda di Kota Denpasar. "Adanya Perda tentang Bendega , akan membantu memberikan perlindungan kepada kelompok nelayan di pesisir, dimana banyak hak - hak nelayan terampas akibat tidak adanya perlindungan hukum ," kata Manumudita.
Ditambahkan, hadirnya Perda Bendega , otomatis pemerintah menjamin keberadaan nelayan kita , yang saat ini termanjakan atau terpinggirkan. " Kami harapkan kepada DPRD kota bisa mengakomodir perda Bendega ini," pungkasnya.
