Mangupura, Bali Tribune
Nasib Terminal Mengwi terancam “megantung” pada Tahun 2017. Pasalnya, pascadiserahkan oleh Pemkab Badung, pengelolaan terminal tipe A itu belum tentu langsung diambilalih oleh pemerintah pusat. Bahkan, kabar terakhir, tahun depan pusat menunda pengambilalihan kewenangan pengelolaan Terminal Tipe A Mengwi.
Badung sendiri sudah tidak mengalokasikan anggaran untuk terminal yang disebut-sebut menghabiskan dana Rp2 miliar per tahun itu. Tarik ulur kebijakan pusat ini sontak saja membuat puluhan tenaga cleaning servis (CS) dan satpam di terminal itu kelimpungan. Mereka bahkan mengaku was-was dengan nasib mereka ke depannya. Mereka khawatir mulai bulan depan tidak mendapat gaji.
“Iya, kami khawatir tidak terima gaji bulan depan karena status terminal masih gabeng,” ungkap Ketut Astiti, petugas kebersihan Terminal Mengwi, Selasa (06/12/2016). Ibu paruh baya ini bahkan mendengar pemerintah baik pusat maupun Badung tidak mengalokasikan anggaran untuk Terminal Mengwi. “Kalau itu benar, nasib kami gimana? Masak kami nggak dapat gaji,” ujarnya.
Saat ini, Astiti bersama 27 rekannya digaji oleh Pemkab Badung. Besaran sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). “Terus terang kami takut di-PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata Astiti. Ia pun berharap ada solusi bagi mereka yang bertugas sebagai tenaga kebersihan ini. Paling tidak gaji mereka selama belum ditanggung oleh pemerintah pusat dibayar oleh Pemkab Badung.
“Kalau memang belum diambil pusat, kami harap gaji dibayar Pemkab Badung. Dan kami tetap diberikan kesempatan bekerja,” harap wanita asal Banjar Panca Dharma, Desa Mengwitani, tersebut. Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Badung, I Wayan Weda Dharmaja, menegaskan Terminal Mengwi sudah pasti akan dikelola oleh pusat.
Bahkan, Senin (05/12/2016), Dirjen Perhubungan Darat sudah meninjau Terminal Mengwi untuk menginventarisasi aset mulai dari luas tanah, sarana dan prasarananya. Dalam kesempatan itu, mereka juga berhitung soal personel yang akan diambilalih pusat. “Kami telah menyampaikan permasalahan yang terjadi, pusat masih melakukan kajian,” kata Weda.*
