balitribune.co.id | Denpasar - Stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga Desember 2025 tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Hal ini ditegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali dalam rilis resminya, Selasa (23/2/2026).
Kinerja sektor keuangan yang solid ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,82 persen secara tahunan (year on year/yoy) sepanjang 2025. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, sekaligus menempatkan Bali di posisi lima besar pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional.
Menurut OJK, fungsi intermediasi perbankan berjalan baik, profil risiko terjaga, dan likuiditas berada pada level memadai. Kondisi ini dinilai memperkuat daya tahan ekonomi Bali dalam menghadapi prospek 2026.
Penyaluran kredit perbankan (bank umum dan BPR) berdasarkan lokasi bank tumbuh 6,73 persen yoy menjadi Rp119,87 triliun. Sementara kredit berdasarkan lokasi proyek meningkat 7,18 persen yoy menjadi Rp144,49 triliun.
Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi yang naik signifikan 16,21 persen yoy atau bertambah Rp5,72 triliun. Sektor akomodasi dan makan minum serta real estat menjadi penopang utama. Hal ini mencerminkan masih kuatnya ekspansi usaha, khususnya di sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
Kredit konsumsi tumbuh 4,69 persen, sementara kredit modal kerja relatif stagnan di angka 0,09 persen.
Menariknya, 51,11 persen total kredit di Bali disalurkan kepada pelaku UMKM dengan pertumbuhan 3,91 persen yoy. Porsi ini tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, menunjukkan komitmen perbankan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
Dari sisi sektor usaha, kredit terbesar mengalir ke kategori bukan lapangan usaha (33,49 persen) serta perdagangan besar dan eceran (27,32 persen). Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melonjak 17,57 persen yoy.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tetap tumbuh positif 7,49 persen yoy menjadi Rp203,97 triliun. Kenaikan terutama ditopang pertumbuhan tabungan masyarakat.
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 58,60 persen, mencerminkan likuiditas yang masih longgar. Dari sisi risiko, kualitas kredit terus membaik. Rasio kredit bermasalah (NPL) gross turun menjadi 2,44 persen, sedangkan NPL net berada di level 1,68 persen. Rasio Loan at Risk (LaR) juga menurun menjadi 9,12 persen, menandakan perbaikan kualitas pembiayaan pasca restrukturisasi.
Khusus BPR, ketahanan permodalan tetap kuat dengan Cash Ratio 16,04 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 27,26 persen, jauh di atas ambang batas minimum.
Dari sektor pasar modal, jumlah investor di Bali terus meningkat. Hingga Desember 2025 tercatat 359.262 Single Investor Identification (SID), tumbuh 22,69 persen yoy.
Nilai kepemilikan saham masyarakat Bali mencapai Rp7,69 triliun, melonjak 47,39 persen yoy. Sementara nilai transaksi saham tercatat Rp6,78 triliun atau naik 72,49 persen yoy.
Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat Bali terhadap instrumen investasi di pasar modal. Di sektor perusahaan pembiayaan, piutang pembiayaan tumbuh 2,39 persen yoy menjadi Rp12,16 triliun dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) terjaga di 1,31 persen. Modal ventura mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 22,34 persen yoy menjadi Rp111,27 miliar dengan NPF rendah 1,17 persen.
Sementara itu, fintech peer to peer lending tumbuh signifikan 40,59 persen yoy menjadi Rp2,10 triliun. Tingkat wanprestasi 90 hari (TWP 90) berada di 2,13 persen, masih dalam batas terkendali meski sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Sepanjang 2025, OJK Bali menggelar 10.276 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 91 ribu peserta secara langsung dan ratusan ribu lainnya melalui media sosial. Jika digabung dengan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), total kegiatan edukasi mencapai 11.922 kegiatan dengan hampir 926 ribu peserta.
Dari sisi perlindungan konsumen, OJK menerima 784 pengaduan sepanjang 2025. Mayoritas berasal dari sektor fintech peer to peer lending dan perbankan. Permasalahan terbanyak terkait perilaku penagihan dan dugaan fraud eksternal seperti penipuan dan pembobolan rekening.
Sebanyak 705 pengaduan telah diselesaikan, sisanya dalam proses penanganan. Dengan kondisi intermediasi yang sehat, risiko terkendali, serta sinergi bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan LPS, OJK optimistis sektor jasa keuangan Bali akan tetap stabil dan kontributif pada 2026.
OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap investasi ilegal dengan prinsip “Legal dan Logis” sebelum memilih produk keuangan. Stabilitas yang terjaga ini menjadi modal penting bagi Bali untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
